TEMPO Interaktif, SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menilai, selama setahun memimpin Provinsi Jawa Timur, Gubernur Soekarwo dan wakilnya Syaifullah Yusuf, belum mengimplementasikan janji kampanyenya. Dalam kampanyenya tahun lalu, Soekarwo - Syaifullah (Karsa) mengangkat jargon kampanye "APBD Untuk Rakyat."
Menurut Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya, Syaiful Arif, selama satu tahun memerintah, Soekarwo justru memberikan lebih besar porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur kepada para pejabat. Jumlah total APBD yang dialokasikan pada pejabat melalui pos belanja Otonomi Daerah mencapai Rp 4.067.036.346.723 atau 51 persen dari sektor-sektor lainnya.
"Anggaran sebesar itu untuk membayar pejabat daerah, menggaji anggota Dewan dan belanja lainnya," kata Syaiful dalam keterangan persnya menyikapi tepat satu tahun pemerintahan Karsa di kantor LBH Surabaya, Jum’at (12/2).
LBH Surabaya juga mencatat, APBD Jatim kurang memberikan akses pada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berkembang, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan. Sebab sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan mendapat anggaran lebih kecil.
Sektor pendidikan memperoleh kucuran anggaran Rp 189,6 miliar (2,42 persen), adapun pos kesehatan Rp 1,23 triliun (15,80 persen). Alokasi anggaran pendidikan bahkan menurun dibandingkan APBD 2009 yang mencapai 3,06 persen. "Kesimpulan kami, APBD Jatim 2010 bukan untuk rakyat, tapi untuk pejabat birokrasi," kata Syaiful.
Melalui tiga parameter penilaian, yakni keberpihakan pada rakyat, APBD untuk rakyat dan pendidikan gratis, LBH Surabaya tak segan memberikan rapor merah kepada Karsa. "Dari tiga parameter tadi nilai Karsa nol, adapaun sektor yang lain masih bisa didiskusikan," ujar Syaiful.
Namun Syaiful mencatat bahwa ada perubahan cara berkomunikasi Soekarwo dengan masyarakat dibanding gubernur sebelumnya, Imam Utomo. Soekarwo, kata Syaiful, lebih terbuka dan akomodatif terhadap masyarakat. "Itu sisi baik Soekarwo dalam setahun memerintah," kata Syaiful. KUKUH S WIBOWO.
Menurut Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya, Syaiful Arif, selama satu tahun memerintah, Soekarwo justru memberikan lebih besar porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur kepada para pejabat. Jumlah total APBD yang dialokasikan pada pejabat melalui pos belanja Otonomi Daerah mencapai Rp 4.067.036.346.723 atau 51 persen dari sektor-sektor lainnya.
"Anggaran sebesar itu untuk membayar pejabat daerah, menggaji anggota Dewan dan belanja lainnya," kata Syaiful dalam keterangan persnya menyikapi tepat satu tahun pemerintahan Karsa di kantor LBH Surabaya, Jum’at (12/2).
LBH Surabaya juga mencatat, APBD Jatim kurang memberikan akses pada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berkembang, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan. Sebab sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan mendapat anggaran lebih kecil.
Sektor pendidikan memperoleh kucuran anggaran Rp 189,6 miliar (2,42 persen), adapun pos kesehatan Rp 1,23 triliun (15,80 persen). Alokasi anggaran pendidikan bahkan menurun dibandingkan APBD 2009 yang mencapai 3,06 persen. "Kesimpulan kami, APBD Jatim 2010 bukan untuk rakyat, tapi untuk pejabat birokrasi," kata Syaiful.
Melalui tiga parameter penilaian, yakni keberpihakan pada rakyat, APBD untuk rakyat dan pendidikan gratis, LBH Surabaya tak segan memberikan rapor merah kepada Karsa. "Dari tiga parameter tadi nilai Karsa nol, adapaun sektor yang lain masih bisa didiskusikan," ujar Syaiful.
Namun Syaiful mencatat bahwa ada perubahan cara berkomunikasi Soekarwo dengan masyarakat dibanding gubernur sebelumnya, Imam Utomo. Soekarwo, kata Syaiful, lebih terbuka dan akomodatif terhadap masyarakat. "Itu sisi baik Soekarwo dalam setahun memerintah," kata Syaiful. KUKUH S WIBOWO.
