TEMPO Interaktif, Palangkaraya - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menutup paksa areal tambang batu bara PT SPG seluas 400 hektare di Kabupaten Barito Utara karena diduga melakukan operasi secara ilegal di kawasan belum ada izin pelepasan kawasan dari menteri kehutanan.

Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Polda Kalteng Komisaris Besar Kimeht Dwi Koryanto kepada wartawan, Kamis (11/2).

Menurut Komeht, dirinya sudah memerintahkan untuk menutup kawasan tambang tersebut untuk tidak beroperasi kembali di kawasan yang belum ada izin pinjam pakai kawasan dari menhut atau belum ada izin pelepasannya.

“Dan hari ini kita sudah menutup kawasan itu dengan garis polisi (police line) pada areal itu dan menyita peralatan di kawasan tambang yang sedang melakukan operasi untuk berhenti. Kami juga telah menetapkan tersangka HM sebagai pemilik perusahaan dari Provinsi Kalsel,” ujarnya.

Namun untuk saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap tersangka dan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Departemen Kehutanan dulu.

“Apa yang kita lakukan ini tindak lanjut untuk menyingkapi pernyataan dari Menhut tentang perizinan kuasa pertambangan dengan menurunkan tim ke lapangan empat hari lalu (8/2). Dan kita temukan perusahaan yang melakukan penambangan yang tidak mempunyai izin pelepasan kawasan,” ujarnya.

Dan pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan kawasan tambang pada seluruh kabupaten kota di Kalteng. “Saya mengimbau kepada semua pemilik kawasan pertambangan untuk tidak melakukan penambangan apabila belum memiliki izin pelepasan kawasan,” tegasnya.

Karana Wardana