TEMPO Interaktif, Jayapura - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah membentuk tim investigasi, pengungkapan pelaku penembakan yang terus terjadi di areal Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua. “Tim ini telah bekerja sejak penembakan pertama kali yang menewaskan warga Negara Australia, Drew Nicholas Grant, Juli tahun lalu,” Ketua DPRP John Ibo, hari ini.

John berharap tim ini tak mendapat gangguan pihak lain. Sebab sesuai pengalaman tim investigasi kekerasan senjata api di Mulia, Puncak Jaya waktu lalu, mereka pulang dengan data tak cukup. “Pihak keamanan silahkan jaga keamanan, kami di DPRP bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

Menurut John, kasus kekerasan senjata seperti di Mulia, Puncak Jaya dan di Tembagapura, Mimika, selalu diidentikkan kelompok separatis bersenjata. “Akibatnya, rakyat Papua minta kasus itu dibuka secara transparan," ujar John.

Menurut John, timbulnya berbagai permasalahan di Papua, seperti kasus penembakan di areal Freeport, kata John, karena pemerintah pusat tak melakukan penanganan secara serius ke dalam. Kasus itu terindikasi ketidakkonsistennya pemerintah pusat pada pelaksanaan UU Otsus soal pembagian hasil tambang, 70 persen bagi Papua dan 30 persen pusat.

Solusinya, kata John, rakyat Papua menuntut pembaharuan kontrak karya antara pemilik Freeport dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat seharusnya melakukan perubahan dengan melihat UU Otsus dan segera mengatur pembagian dana dari hasil pertambangan itu.

CUNDING LEVI