TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek menuntut agar Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat dimuka Umum dicabut karena dinilai menghambat proses demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Arief Maulana, Presiden Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, dalam pernyataan sikap BEM Se-Jabotabek, di aula FKUI, Salemba, Jumat (31/1). Pada kesempatan itu, mereka juga mengumumkan tentang pemanggilan sejumlah aktivis mahasiswa oleh Polres Jakarta Pusat menyusul aksi mereka di Jl. Teuku Umar, Rabu (29/1) lalu. Tiga orang mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabotabek dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dipanggil Polres Jakarta Pusat, Kamis (30/1) kemarin, dan dikenai status tersangka. Saya diperiksa sejak sekitar pukul 11 siang hingga pukul 11 malam, kata Rico Marbun, Ketua BEM UI, saat dihubungi Tempo News Room. Dalam pemeriksaan, ia harus menjawab sekitar 33 pertanyaan. Sementara, Fathul Nugroho, Sekjen Sospol BEM UI, mendapat sekitar 60 pertanyaan, dan Ardi Purnawansani, Ketua KAMMI, menjawab 40 pertanyaan. "Pertanyaan yang diajukan seputar bagaimana mobilisasi massa dan konseptor aksi," tambah Rico Salah satu Undang-Undang yang menjerat mereka adalah Undang-Undang No 9 tahun 1998. Polisi menyatakan bahwa saya telah melakukan kejahatan terhadap penguasa umum, serta melanggar kebebasan berdemonstrasi karena tidak meminta ijin lebih dulu saat akan melakukan aksi, ujar Rico. Dalam pernyataan sikapnya, selain tuntutan pencabutan UU No 9 tahun 1998, mereka juga menolak kepemimpinan Mega-Hamzah sampai mereka menunjukkan itikad baik untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, yaitu menurunkan harga, membasmi KKN, dan meminta kembali harga diri bangsa. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa pemanggilan para aktivis tidak akan menyurutkan perjuangan, bahkan sebaliknya akan semakin membuat solid gerakan mahasiswa.(Yophiandi-Tempo News Room)