Potongan Hukuman Bagi Terpidana Korupsi Harus Ditolak
Reporter
Editor
Sabtu, 23 Januari 2010 09:50 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota Indonesia Corruption Watch, Illian Deta Arta Sari menolak potongan hukuman apapun bagi terpidana kasus korupsi.
"Baik remisi, asimilasi bagi koruptor, atau apapun bentuknya," ujar Illian kepada Tempo. Pasalnya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.
"Sebaliknya, saya tidak menentang semua fasilitas yang diberikan negara itu. Misalnya ptongan hukum untuk pidana biasa bagi seorang suami yang maling ayam untuk istri melahirkan, lalu si suami sungguh sungguh menyesal," paparnya.
Hal itu diungkap Illian, karena dia melihat ada ketidakadilan yang nyaris tak tergubris ketika kita berbicara fasilitas di dalam penjara.
Menurutnya Banyak hal ganjil dalam penegakan hukum Indonesia, namun tampaknya itu hanya menjadi pandangan selintas saja, tanpa ada yang mengkritisinya lebih dalam.
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
11 Februari 2023
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
30 Desember 2019
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.
