Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Putusan Banding Robert Tantular  

Reporter

Editor

Selasa, 12 Januari 2010 18:13 WIB

TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas banding yang diajukan terpidana pemegang saham Bank Century, Robert Tantular. Pengadilan memperberat putusan Robert menjadi lima tahun dan denda Rp 50 milliar subsidair kurungan enam bulan.

"Majelis hakim berpendapat, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan ketiga pasal 50 undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, junto pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," ujar Juru Bicara Pengadilan Tinggi Jakarta, Andi Samsan Nganro saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (12/1).

Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta juga menyatakan, perbuatan terdakwa tidak terlepas dari pengawasan internal, eksternal, maupun pengawasan fungsional terhadap Bank Century dan kasus penyehatan perbankan lain oleh pihak terkait. "Sehingga bila dicermati, putusan Pengadilan Negeri kurang tepat, sehingga harus diperberat dari empat tahun menjadi lima tahun," ujar Andi.

Sementara itu, tindakan Robert yang melakukan pengendalian operasional terhadap Century, menjadi salah satu unsur yang memberatkan. Pengendalian operasional yang dilakukan Robert antara lain melakukan langkah Leter of Commitment senilai US$ 178 juta, pemberian kredit tidak sehat senilai Rp 362 milliar dan penggelapan dana visa US$ 18 juta. "yang memberatkan pula, bahwa terdakwa melakukan pengendalian operasional century sehingga merugikan bank," ujar Andi.

Vonis banding terhadap Robert Tantular diputuskan hari Senin kemarin (11/1) oleh Majelis Hakim Mochtar Ritonga, Ny. Putu Supadmi dan Harianto. Sebelumnya, Robert diputus empat tahun penjara, denda Rp 50 Milliar dan subsidair lima bulan kurungan, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .


CHETA NILAWATY

Berita terkait

Kekurangan Hakim, 86 Pengadilan Belum Bisa Beroperasi  

9 Juli 2017

Kekurangan Hakim, 86 Pengadilan Belum Bisa Beroperasi  

Tahun 2017, MA membuka lowongan 1.684 calon hakim.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di depan Kongres, Mantan Direktur FBI Mengaku Bingung

9 Juni 2017

Bersaksi di depan Kongres, Mantan Direktur FBI Mengaku Bingung

Mantan Direktur FBI mengaku bingung dengan penyebab pemecatan dirinya.

Baca Selengkapnya

JK: Dikriminalisasi, PT Geo Dipa Energi Harus Beri Bukti Kuat

14 Maret 2017

JK: Dikriminalisasi, PT Geo Dipa Energi Harus Beri Bukti Kuat

Wapres JK tidak akan mengintervensi hukumnya, tetapi memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa itu kriminalisasi kepada Geo Dipa.

Baca Selengkapnya

Penyerangan Kantor Balai Kota Makassar Siap Disidangkan  

7 Januari 2017

Penyerangan Kantor Balai Kota Makassar Siap Disidangkan  

Berkas perkara penyerangan kantor Balai Kota Makassar, Agustus 2016, sudah lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Baca Selengkapnya

Terkait Fitsa Hats, Ini Penjelasan Novel

4 Januari 2017

Terkait Fitsa Hats, Ini Penjelasan Novel

Novel Chaidir Hasan, seorang saksi dalam sidang penodaan agama dengan tesangka Ahok, menjelaskan munculnya istilah "Fitsa Hats" di BAP.

Baca Selengkapnya

Soeharto, Baasyir, dan Ahok Disidang di Auditorium ini  

3 Januari 2017

Soeharto, Baasyir, dan Ahok Disidang di Auditorium ini  

Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, pernah menjadi tempat pengadilan kasus dengan tersangka Soeharto, Abu Bakar Baasyir, dan sekarang Ahok.

Baca Selengkapnya

Tumpukan Perkara, MA: PN Jakarta Utara Berkinerja Rendah  

31 Desember 2016

Tumpukan Perkara, MA: PN Jakarta Utara Berkinerja Rendah  

Kepala Bagian Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengkritik pimpinan pengadilan negeri yang kurang kompeten menyelesaikan tumpukan perkara.

Baca Selengkapnya

Persiapan Sidang Perdana, Ahok Batal Hadiri Maulid Nabi

12 Desember 2016

Persiapan Sidang Perdana, Ahok Batal Hadiri Maulid Nabi

Yayong mengatakan Ahok meneleponnya dan memberitahu tidak bisa hadir dalam pengajian.

Baca Selengkapnya

Sidang Ahok, PN Jakarta Utara Izinkan TV Siaran Langsung

12 Desember 2016

Sidang Ahok, PN Jakarta Utara Izinkan TV Siaran Langsung

Hasoloan mengaku tak mempermasalahkan jika televisi menyiarkan tayangan sidang secara langsung.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Putuskan Sidang Ahok Digelar di Lokasi Ini  

9 Desember 2016

Pengadilan Putuskan Sidang Ahok Digelar di Lokasi Ini  

Persidangan Ahok sedianya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya