TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasal-pasal mengenai dana kampanye dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dinilai tidak lengkap. Beberapa poin yang merupakan kontrol publik terhadap dana kampanye tidak menjadi prioritas utama sehingga tidak banyak diperdebatkan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu. Pandangan ini diutarakan Tim Konsinyasi RUU Pemilu dalam media briefing, yang diadakan di Jakarta, Kamis (30/1). Berdasarkan pengamatan tim yang digawangi Indonesia Corruption Watch (ICW), Center for Electoral Reform (Cetro), Transperancy International Indonesia (TI), serta Forum Rektor, dana kampanye tak menjadi perhatian karena dianggap menjadi bumerang bagi partai politik. Pasal-pasal ini dianggap sensitif, Panja-pun tertutup dalam membahas hal ini, kata Kooditanor Cetro, Bambang Widjojanto. Tim ini mencatat beberapa poin penting yang tak diatur dalam RUU itu. Poin pertama menyangkut penerimaan dana kampanye. Wakil Koordinator ICW, Luky Djani, memaparkan RUU Pemilu tak mengatur dengan jelas bagaimana bentuk pengawasan terhadap rekening parpol. Setidaknya, kata Luky, tiap parpol harusnya memiliki saldo nihil saat mulai membuka pintu untuk aliran dana kampanye dari luar. Jika tidak, kemungkinan curi-curi start bisa terjadi. Parpol yang telah berdiri lama bisa beralasan bahwa dana besar yang mereka miliki adalah dana hasil pengalangan kampanye lalu. Ini tidak adil bagi parpol baru, kata Luky. Soal donatur, tim juga melihat tak ada ketentuan yang mengatur mekanisme penyumbangan. Luky menuturkan, tidak ada spesifikasi berapa kali seseorang atau perusahaan memberi bantuan kepada parpol. Hal lain, RUU juga tidak mengatur apakah penyumbang bisa memberi kepada beberapa parpol atau tidak. Tim mengkhawatirkan, celah dalam RUU ini dimanfaatkan donatur untuk mengendapkan kepentingan mereka kepada parpol-parpol. Jika ini tak diatur, bisa menjadi semacam investasi politik untuk mendapatkan kemudahan dari partai berkuasa, cetus Luky. Deputi Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N. Gumay, juga sependapat dengan Luky. Ia mengatakan pengaturan yang lebih baik soal dana kampanye harus diupayakan untuk menciptakan keadilan bagi tiap kontestan pemilu. Ini untuk kebaikan semua, jangan sampai partai dikontrol oleh kepentingan tertentu yang bisa masuk melalui orang ke tiga yang menjadi donatur, kata dia. Pada bagian lain, Bambang menambahkan, mekanisme pemberian sumbangan pun luput dari perhatian Panja. Padahal, poin ini sarat dengan peluang-peluang kecurangan. Tim ini mengusulkan agar RUU memuat aturan sumbangan secara tidak langsung. Artinya, seseorang atau badan usaha tak bisa menyetor dana tanpa pencatatan dari panitia pemilu. Pasalnya, jika dana bisa langsung diterima partai, kemungkinan besar batasan pemberian dana rentan untuk dilanggar. (Sri Wahyuni-Tempo News Room)