TEMPO Interaktif, Balipkpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur menargetkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 200 miliar pada 2010 mendatang. Target tersebut dicanangkan menyusul pemberlakuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pajak. "Harus bisa mencapai Rp 200 miliar," kata Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, Rabu (30/12).
Burhanuddin mengatakan dalam peraturan tersebut terdapat peluang 11 item sektor penerimaan pajak yang bisa dikelola daerah. Potensi pajak dimaksud, menurutnya adalah hotel, restoran, parkir, pajak burung walet, pengelolaan air tanah serta bumi bangunan.
Sehubungan hal ini, Burhanuddin menyebutkan perlunya perumusan Peraturan Daerah Balikpapan yang mengatur sektor pajak diatur dalam UU Nomor 29. Dia menargetkan realisasi pungutan PAD bisa dilaksanakan pada 2011 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balikpapan, Suryanto mengatakan ada upaya menggenjot 66 persen kenaikan PAD hingga jadi Rp 200 miliar dari sebelumnya hanya Rp 120 miliar. Fokus peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan anggaran daerah akan alokasi dana perimbangan sektor minyak dan gas. "Diusahakan PAD Balikpapan terus meningkat," katanya.
Peningkatan PAD Balikpapan, menurut Suryanto dimungkinkan menyusul terbitnya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pajak. Menurutnya, harus ada koordinasi perumusan Peraturan Daerah Balikpapan yang mengatur sektor pajak.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sukri Wahid berharap Dinas Pendapatan Daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD. Menurutnya, hal tersebut dimungkinkan dengan mengacu PAD sejumlah daerah di Jawa yang prosentasenya hampir 50 persen dari APBD setiap tahunnya.
Disamping itu, dia khawatir menyusul penurunan 20 persen anggaran daerah jadi Rp 1,2 triliun dari sebelumnya Rp 1,5 triliun. Anggaran Balikpapan turun diakibatkan penurunan dana perimbangan sektor migas.
Penurunan kas Balikpapan sudah dipastikan dengan adanya surat edaran Menteri Keuangan ke daerah-daerah penghasil migas. Balikpapan memperoleh pembagian dana perimbangan lewat sumur migas yang berada di kawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
PAD Balikpapan sebesar 12 persen dari total keseluruhan APBD 2009 ini. Besaran PAD Balikpapan tergolong paling tinggi untuk wilayah Kalimantan Timur, dari sumber pemasukan pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran dan parkir.
SG WIBISONO
