BP Migas: Kurangnya Pasokan Gas Ke PLN Bukan Salah Kontraktor
Minggu, 20 Desember 2009 16:50 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, R Priyono menilai produsen gas yang termasuk dalam kontraktor kontrak kerja sama tidak bersalah dalam masalah menurunnya pasokan gas untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).
"Gas dari kontraktor kontrak kerja sama bukan seperti pabrik gas," ujarnya dalam pesan singkat hari ini (20/12) kepada Tempo. Produksi gas, lanjut Priyono, tidak mungkin stabil. Dengan berjalannya waktu, secara alami produksi itu akan turun. Hal itu juga telah diketahui oleh PLN.
Jika masalahnya dengan yang mengantarkan gas yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Priyono mengatakan hal itu harus ditanya kepada perseroan. "Harus ditanya kembali apakah mereka masih berkomitmen dengan misi pemerintah, soal ketahanan pangan (pabrik pupuk) dan listrik," katanya.
Perihal masalah pemeliharaan pipa gas, menurutnya, hal itu tidak bisa dihindari akan menyetop pasokan gas ke PLN. Contoh nyata saat ini adalah Blok Offshore North West Java yang sedang dalam pemeliharaan sehingga tidak memasok gas ke Pembangkit Tenaga Gas Uap Muara Karang dan Tanjung Priok.
"Pemeliharaan itu adalah program yang telah diketahui kedua belah pihak jauh hari," katanya. "Jadi saya tidak mengerti kenapa PLN mengeluhkannya, kalau perlu diaudit saja semua pihak terkait."
Hal senada juga diungkapkan juru bicara Pertamina Hulu Energi Ali Mundakir. Selaku operator Blok Offshore North West Java, Pertamina Hulu Energi telah memberitahukan soal pemeliharaan itu sejak November 2008.
Bahkan, katanya, jadwal pemeliharaan yang seharusnya dilakukan pada 26 November 2009 terpaksa dimundurkan atas permintaan PLN menjadi 19 hingga 26 Desember 2009. "Mereka minta mundur karena beban listrik Jakarta saat liburan (akhir Desember) berkurang," katanya.
Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar sebelumnya mengatakan pembangkit listrik tenaga gas uapnya sedang mengalami defisit gas. "Yang paling kritis sekarang Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tanjung Priok, Muara Karang, Tambak Lorok, Grati, dan Belawan," ujar Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar.
Akibat defisit gas itu, PLN terpaksa menggantinya dengan bahan bakar minyak yang harganya tiga kali lipat lebih mahal daripada gas.
Padahal PLN telah menandatangani kontrak dengan para pemasok gas dalam negeri. "Namun, mereka tidak mengirim penuh," katanya. "Saya tidak tahu alasannya."
Fahmi menilai PLN tidak berdaya menghadapi masalah ini karena kontrak yang disepakati sifatnya best effort, jadi tidak ada penalti jika pemasok tidak memenuhi komitmen. "Kontraknya harus begitu, kalau tidak mereka tidak mau jual gas ke kami," ujarnya.
SORTA TOBING
"Gas dari kontraktor kontrak kerja sama bukan seperti pabrik gas," ujarnya dalam pesan singkat hari ini (20/12) kepada Tempo. Produksi gas, lanjut Priyono, tidak mungkin stabil. Dengan berjalannya waktu, secara alami produksi itu akan turun. Hal itu juga telah diketahui oleh PLN.
Jika masalahnya dengan yang mengantarkan gas yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Priyono mengatakan hal itu harus ditanya kepada perseroan. "Harus ditanya kembali apakah mereka masih berkomitmen dengan misi pemerintah, soal ketahanan pangan (pabrik pupuk) dan listrik," katanya.
Perihal masalah pemeliharaan pipa gas, menurutnya, hal itu tidak bisa dihindari akan menyetop pasokan gas ke PLN. Contoh nyata saat ini adalah Blok Offshore North West Java yang sedang dalam pemeliharaan sehingga tidak memasok gas ke Pembangkit Tenaga Gas Uap Muara Karang dan Tanjung Priok.
"Pemeliharaan itu adalah program yang telah diketahui kedua belah pihak jauh hari," katanya. "Jadi saya tidak mengerti kenapa PLN mengeluhkannya, kalau perlu diaudit saja semua pihak terkait."
Hal senada juga diungkapkan juru bicara Pertamina Hulu Energi Ali Mundakir. Selaku operator Blok Offshore North West Java, Pertamina Hulu Energi telah memberitahukan soal pemeliharaan itu sejak November 2008.
Bahkan, katanya, jadwal pemeliharaan yang seharusnya dilakukan pada 26 November 2009 terpaksa dimundurkan atas permintaan PLN menjadi 19 hingga 26 Desember 2009. "Mereka minta mundur karena beban listrik Jakarta saat liburan (akhir Desember) berkurang," katanya.
Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar sebelumnya mengatakan pembangkit listrik tenaga gas uapnya sedang mengalami defisit gas. "Yang paling kritis sekarang Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tanjung Priok, Muara Karang, Tambak Lorok, Grati, dan Belawan," ujar Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar.
Akibat defisit gas itu, PLN terpaksa menggantinya dengan bahan bakar minyak yang harganya tiga kali lipat lebih mahal daripada gas.
Padahal PLN telah menandatangani kontrak dengan para pemasok gas dalam negeri. "Namun, mereka tidak mengirim penuh," katanya. "Saya tidak tahu alasannya."
Fahmi menilai PLN tidak berdaya menghadapi masalah ini karena kontrak yang disepakati sifatnya best effort, jadi tidak ada penalti jika pemasok tidak memenuhi komitmen. "Kontraknya harus begitu, kalau tidak mereka tidak mau jual gas ke kami," ujarnya.
SORTA TOBING
