Mantan Anggota Dewan Masih Kuasai Mobil Dinas

Reporter

Editor

Kamis, 10 Desember 2009 09:03 WIB

TEMPO Interaktif, Parigi - Lima mobil dinas milik DPRD Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini masih dikuasai oleh para mantan anggota dewan periode 2004–2009. Ketua DPRD Parigi Moutong Taufik Borman yang dihubungi Kamis (10/12) membenarkan hal tersebut. Namun institusi dewan katanya, tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan penarikan asset daerah ada di tangan eksekutif.

Jenis mobil yang masih ditangan para anggota Dewan itu bervariasi. Mulai dari jenis Kijang Avanza, Toyota jenis Sedan dan Kijang Innova. "Semua masih berumur 2 tahun," kata Taufik.

Ia mengatakan, pihaknya , beberapa waktu lalu, Dewan sudah mengirim surat kepada Bupati, untuk penertiban asset-aset tersebut. ‘’Dewan sudah mengirim surat ke Bupati, sejauh ini kita belum tahu perkembangannya karena teknis penarikannya ada di eksekutif dalam hal ini bagian Perlum,’’ ujar Taufik.

Menurut Taufik, karena pengaturan soal mobil dinas ada ditangan pemerintah, maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, apakah mobil-mobil itu kelak diserahkan kembali kepada dewan atau diserahkan kepihak lain. ‘’Kalau diberikan ke dewan syukur, tidak diberikan juga Alhamdulilah,’’ tekannya datar. Kelima mobil milik Pemda itu katanya masing-masing masih berada di tangan, Nur Rahmatu, Ardin Jabal Nur, Hakim Basatu dan Sahrun Belike.

Ia mengemukakan, dewan tidak akan menganggarkan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan komisi. Kecuali ketua dewan, unsur pimpinan juga tidak mendapat mobil dinas baru, karena mobil ‘’warisan’’ dari pimpinan dewan sebelumnya masih cukup layak untuk digunakan. ‘’Dewan sudah berkomitmen untuk mendorong program yang berkaitan dengan pemberdayaan rakyat. Jadi untuk mobil dinas dewan untuk saat ini belum diagendakan,’’ pungkasnya.

Advertising
Advertising

DARLIS

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya