Tahun Depan, Tren Daerah Tertinggal di Indonesia Meningkat

Reporter

Editor

Minggu, 8 November 2009 17:30 WIB

TEMPO Interaktif, Garut - Jumlah daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2010 mendatang diprediksi akan mengalami peningkatan dari sebelumnya yang mencapai 199 Kabupaten. Apalagi Indeks Prestasi Manusia Indonesia menurun menjadi posisi 111 dunia dari posisi sebelumnya 107 Dunia.

“Daerah yang mengalami perubahan status itu terutama di daerah yang rawan terjadi bencana,” ujar Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini, saat kunjungan kerja di Gedung Pendopo Garut, Minggu (8/11).

Menurutnya, daerah yang tadinya telah maju atau sedang berkembang, kembali terpuruk karena beberapa fasilitas publik dan infrastuktur hancur. Karenanya, untuk menjaga stabilitas daerah yang terkena bencana tersebut diperlukan pemulihan secepatnya. Seperti halnya daerah yang terkena bencana gempa beberapa waktu lalu di Sumatra dan Tasikmalaya pada 2 September lalu.

Munculnya daerah tertinggal pun diakibatkan oleh pemerakaran wilayah. Banyak daerah yang dimekarkan mengalami keterpurukan karena tidak siap dalam pembangunan baik infrastruktur maupun ekonomi. Selain itu, tertinggalnya suatu daerah juga diakibatkan oleh konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. “Mudah-mudahan semua itu tidak terjadi, sehingga tidak ada lagi daerah tertinggal di Indonesia ini,” ujarnya.

Selama ini, status daerah tertinggal kebanyakan berada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal itu dikarenakan 40-60 persen dari jumlah penduduknya berada di garis kemiskinan. Sedangkan sisanya sebanyak 58 Kabupaten berada di wilayah Sumatra dan 18 Kabupaten berada di pulau Jawa. Dua diantaranya berada di Jawa Barat yakni, Kabupaten Sukabumi dan Garut.

Advertising
Advertising

Menurutnya, pengentasan daerah tertinggal menjadi program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Dalam lima tahun ke depan, pihaknya menargetkan untuk mengentaskan sebanyak 50 Kabupaten di Indonesia. Bahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Departemen Pendidikan untuk mengentaskan daerah tertinggal.

“Departemen PU telah berjanji akan mengembangkan infrastruktur di 135 Kabupaten pertahunnya. Sedangkan untuk Departemen Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan dan membangun sekolah kejuruan di daerah tertinggal,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya pun akan menggulirkan program bedah desa terpadu. Program tersebut diantaranya degan membangun pasar desa, poros desa, warung informasi desa atau desa berdering, agrobisnis pedesaan dan listrik masuk desa.

Bupati Garut Aceng H.M Fikri menyatakan sedikitnya terdapat 288 desa dari 403 desa di daerah tergolong dalam desa tertinggal. Kebayakan desa tersebut berada di wilayah Garut Selatan. Karenanya dia berharap daerah tertinggal di daerahnya dapat dituntaskan secepatnya. “Mudah-mudahan bantuan 90 ekor sapi dari Pak menteri dapat membantu masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Dia berharap dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun dana perimbangan antar daerah, lebih berpihak kepada daerah tertinggal. Karena, anggaran daerah yang dimilikinya sekitar Rp300 miliar dari belanja langsung belum mampu mendongkrak pengentasan daerah tertinggal.

SIGIT ZULMUNIR

Berita terkait

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.

Baca Selengkapnya

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

31 Oktober 2017

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.

Baca Selengkapnya