TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) mendatangi Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) DPR untuk meminta perlindungan atas perlakuan masyarakat setelah kejadian meninggalnya siswa STPDN Wahyu Hidayat. Kami ingin mengetuk kearifan publik supaya para alumni tidak terganggu kerjanya di lapangan, kata perwakilan alumni, Bahtiar Baharuddin, saat diterima Ketua Fraksi PBB Achmad Soemargono serta anggota lainnya, Nurbalqish dan Bondan Gunawan, di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (8/10).Bahtiar yang merupakan alumni STPDN lulusan tahun 1995 ini menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk melawan opini publik. Berbagai gujatan, kecaman, serta koreksi, lanjutnya, merupakan niat baik masyarakat dalam mencintai almamaternya. Namun, tambah Bahtiar, lontaran kritik itu mengalami penyimpangan sehingga muncul tindakan diskriminasi terhadap alumni STPDN. Kami datang di sini sebagai manusia dan pegawai negeri pada umumnya, kata pegawai Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah ini.Menurut Bahtiar, dirinya sepakat bahwa tindakan kekerasan di STPDN harus diproses secara hukum. Namun, tambahnya, kejadian di Jatinangor (lokasi kampus STPDN) bukan cerminan perilaku semua siswa STPDN, termasuk alumninya secara keseluruhan. Tapi kejadian di Jatinangor serta merta digeneralisir sebagai perilaku alumni juga, keluhnya.Meninggalnya Wahyu Hidayat di STPDN menyebabkan meluasnya antipati terhadap sekolah kedinasan dibawah Departemen Dalam Negeri ini. Perwakilan lain, Bernad Darmawan Sutrisno, mencatat beberapa tindakan masyarakat terhadap alumni STPDN. Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tambahnya, ada semacam gerakan penolakan alumni STPDN. Selain itu di Jogja pun mengalami hal sama. Secara kuantitas memang belum banyak tapi kalau dibiarkan dikawatirkan akan meluas, katanya. Bernad juga menyebutkan adanya tindakan diskriminasi lain seperti penundaan pelantikan pegawai negeri. Dengan tanpa alasan, imbuhnya, ada pegawai yang ditunda pengangkatannya karena yang bersangkutan alumni STPDN. Untuk itu kami meminta perlindungan terhadap sanksi publik untuk mengeliminirnya, katanya. Menanggapi pernyataan ini, Ketua Fraksi PBB Achmad Soemargono menyatakan akan memprosesnya. Keluhan STPDN ini akan disampaikan ke pimpinan DPR melalui mekanisme fraksi. Reaksi masyarakat terhadap kasus STPDN, tambah Soemargono, adalah wajar. Tapi jadi digeneralisir. Tidak semua yang pernah menjalani pendidikan di sana berperilaku sama, kata anggota Komisi Pertahanan ini. Mekanisme perlindungan terhadap STPDN, katanya, akan dikoordinasikan dengan Departemen Dalam Negeri sebagai payung STPDN. Yandi M Rofiandi - Tempo News Room