Warga Tual dan Langgur Protes Pemberian Gelar Adat Tertinggi

Reporter

Editor

Sabtu, 17 Oktober 2009 14:24 WIB

TEMPO Interaktif, Ambon - Sekitar 3.000 warga Kota Tual dan Langgur, Kei Kecil, Maluku Tenggara, menutup jembatan Watdek, satu-satunya jembatan yang menghubungkan Kota Tual di Pulau Dulah dengan Langgur di Pulau Kei Kecil, pada Sabtu siang (17/10).

Penutupan itu dilakukan sebagai aksi protes atas pemberian gelar Dir U Ham Wang (penguasa pemberi tugas adat kepada masyarakat adat) -- gelar adat tertinggi yang ada pada raja-raja Kepulauan Kei, Maluku Tenggara-- kepada David Tjiu, Direktur Utama PT. Maritim Timur Jaya, yang beroperasi di Pulau Dulah, Kota Tual.

Akibat penutupan, warga di kedua daerah tersebut yang akan ke Kota Tual dan Kei Kecil, terhambat. Mereka terpaksa menggunakan long boat agar bisa melanjutkan penyeberangan. Aksi itu dilakukan setelah petinggi militer dari Ambon melewati jembatan tertsebut. Mereka memalang kedua sisi jembatan dengan batu, kayu dan drum.

Ribuan warga di kedua daerah itu mengancan baru akan membuka barikade jembatan setelah raja-raja yang berinisiatif memberikan gelar itu datang mempertanggungjawabkan kebijakan mereka. "Jangan mengambil kebijakan yang nantinya akan mengganggu kamtibmas," ujar Suja Toatubun, salah seorang tokoh pemuda Kei Kecil kepada Tempo via telepon selular.

Menurut Frans Futnarubun, salah seorang korlap demo, pemberian gelar itu hanya diputuskan empat raja yang ada di Pulau Dullah. Selain itu, tidak ada sosialisai rencana pemberian gelar di Tual maupun di Kei Kecil. "Jangan karena punya kepentingan, sehingga gelar adat dijual murah," tutur Futnarubun. Dia mensinyalir gelar itu diberikan lantaran ada iming-iming kendaraan dan rumah dari penerima gelar.

Sementara David Tjiu, penerima gelar adat tersebut, mengatakan pemberian gelar itu merupakan komitmen 22 raja yang ada di Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar, dan sudah disosialisasikan. "Kalau ada yang protes atau demo itu hal biasa," kata David Tjiu kepada wartawan di Tual.

Hadir dalam acara pemberian gelar tersebut Kapolda Maluku Brigjen Totoy Herawan Indra, Kepala Staf Kodam XVI Pattimua Brigjen Edi Hartanto dan sejumlah pejabat militer lainnya dari Ambon. Sedangkan Bupati Maluku Tengara dan wakilnya serta Wali Kota Tual dan wakilnya, berhalangan hadir.

"Pak Bupati dan Wali Kota serta wakilnya lagi dinas luar," kata Sekda Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin kepada Tempo via telepon selular.

MOCHTAR TOUWE

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

13 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

39 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

41 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

43 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

44 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

48 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

48 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

48 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

49 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

49 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya