TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Polri Jenderal Pol Da’i Bachtiar mengungkapkan bahwa saat masih dibutuhkan pendirian 59 Kepolisian Resor (Polres) dan 591 Kepolisian Sektor (Polsek) di sejumlah provinsi baru. Menurut cacatan Polri, Indonesia terdiri dari 348 kabupaten atau kotamadya. Padahal secara operasional, kata dia, polisi lebih dibutuhkan di Polres dan Polsek. Sementara jumlah Polres, Polresta, Polrestabes saat ini adalah 289 buah. Sehingga masih ada 59 kabupaten, kotamadya yang belum memiliki Polres. Sedangkan jumlah kecamatan adalah 3967 buah, padahal jumlah Polsek yang ada sekarang hanya 3376 buah. Sehingga terjadi kekurangan 591 Polsek,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (29/1) di Jakarta. Penyebabnya, menurut Da’i, antara lain karena hadirnya sejumlah provinsi baru. Akibatnya ada beberapa provinsi yang tidak mempunyai Polda. Dia mencontohkan Provinsi Banten, Bangka-Belitung, Gorontalo, dan Maluku Utara hingga kini belum memiliki Polda. Di Banten dan Bangka-Belitung, hanya memiliki Kepolisian Wilayah (Polwil) yang menjalankan fungsi Polda. Namun di Gorontalo dan Maluku Utara, masing-masing cuma memiliki 2 Polres. Oleh karena itu, Polri mengusulkan kepada DPR untuk membentuk Polda Tipe C, di provinsi-provinsi baru tersebut. “Dengan Kapolda dijabat oleh Kolonel,” kata dia. Saat ini ada 26 Polda di Indonesia, dengan perincian sembilan Polda Tipe A, 17 Polda Tipe B. Pembagian tipe-tipe tersebut berdasarkan antara lain, besar kecilnya kota, luas wilayah, dan tingkat kerawanan. Ke depan, struktur organisasi Polda akan disesuaikan dengan beban kerja, dimana Polda lebih berperan sebagai back up. Sedangkan kekuatan dan fungsi polisi ada di Polres dan Polsek. Untuk itu jabatan penyelidik dan penyidik akan lebih diprioritaskan untuk dikembangkan. Sementara itu fungsi-fungsi pembinaan akan dijalankan oleh profesionalitas yang pegawai negeri sipil (PNS). Dalam pengembangan organisasi, Polri berencana membentuk sekretaris kepolisian. Usulan tersebut telah disetujui oleh Sekretariat Negara (Setneg). Namun hingga saat ini rencana tersebut belum terealisir. Rencananya akan dikukuhkan bersama dengan validasi organisasi Setneg. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)