TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dari pembahasan di DPR. Penarikan rancangan undang-undang tersebut otomatis membuat pembahasan rancangan undang-undang rahasia negara tak bisa dilanjutkan.
"Karena pengesahan pada masa kerja ini tidak mungkin dilaksanakan, maka pemerintah akan menarik," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR, Rabu (16/09).
Juwono mengatakan, penarikan rancangan tersebut atas arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, pemerintah masih memerlukan waktu lebih banyak untuk mematangkan substansi rancangan undang-undang tersebut.
Terutama, kata Juwono, soal rahasia negara dengan penghormatan terhadap HAM dan kemerdekaan pers. "Disempurnakan supaya ada keseimbangan antara security dengan liberty," kata Juwono.
Selain itu, Juwono melanjutkan, pemerintah juga masih membutuhkan waktu untuk mendengar lebih banyak aspirasi publik yang menolak rancangan undang-undang ini.
Karena itu, kata Juwono, pengesahan rancangan undang-undang sebelum akhir September tak dimungkinkan. "Diharapkan tidak tergesa-gesa mengesahkan akhir september ini," kata Juwono.
Komisi Pertahanan DPR, yang selama ini membahas rancangan undang-undang tersebut bersama pemerintah, menyatakan bisa menerima sikap pemerintah yang menarik rancangan undang-undang tersebut. "DPR akan menghentikan pembahasan," kata Ketua Komisi Pertahanan Theo Sambuaga.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari Fraksi PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto menilai keputusan pemerintah menarik rancangan undang-undang tersebut adalah keputusan yang bijak. "Ruu ini dibahas pada masa periode mendatang ini adalah sikap bijak," kata Sidarto.
Sidarto mengatakan rancangan undang-undang tersebut masih memuat definisi dan klasifikasi rahasia negara yang kelewat luas. Sanksi bagi pers yang membocorkan rahasia negara juga tak disesuaikan dengan Undang-Undang Pers.
Hal senada disampaikan sejumlah fraksi lain. Mereka, meski menyatakan kecewa, menerima sikap pemerintah. Anggota Komisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Usamah Al Hadar mengatakan penarikan rancangan undang-undang harus dengan surat dari presiden.
Anggota dari Fraksi Partai Demokrat Marcus Silano mengatakan pembahasan yang telah berlangsung tak bisa diteruskan ke anggota Dewan berikutnya. "Akan dimulai dari awal lagi," kata Marcus.
Anggota Komisi Pertahanan dari Partai Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie mengatakan, penarikan rancangan undang-undang tersebut menunjukkan pemerintah tak menyiapkan substansi rancangan undang-undang tersebut secara matang sejak awal. "Saya nyatakan alhamdulilah (RUU ditarik), tapi kami juga kecewa," kata Effendy.
Dwi Riyanto Agustiar
