Dirjen Sindir Kecilnya Pendapatan Mentawai dari Pulau yang Disewakan

Reporter

Editor

Kamis, 27 Agustus 2009 19:37 WIB

TEMPO Interaktif, Padang - Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelauatan Perikanan Aji Sularso sempat menyindir Wakil Bupati Mentawai Yudas Sabagalet. Ia menyindir kecilnya perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepuauan Mentawai dari bisnis resort dan surfing. Sindiran itu diungkapkan dalam pertemuan membahan kasus isu penjualan tiga pulau di Mentawai di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (27/8).

“Kalau Mentawai hanya dapat PAD Rp 600 juta setahun dari surfing dan resort, lebih baik nggak usah aja, untuk apa capek-capek ngurus kalau hanya Rp 600 juta. Minta ke pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan dana Rp 600 juta bisa dapat dari dana Dekosentrasi,” katanya.

Ia mengingatkan, agar Pemerintah Kabupaten Mentawai memanfaatkan bisnis surfing dan resort di Mentawai untuk kesejahteraan masyarakat. “Harusnya dengan bisnis surfing seperti di Mentawai, masyarakatnya sudah kaya, karena tiap peselancar asing itu nggak keberatan dipungut 10 dolar Amerika tiap kali main. Mentawai bisa dapat PAD Rp600 miliar, bukan Rp600 juta,” kata Ali.

Ia mengatakan, Kabupaten Mentawai harus segera mengubah Peraturan Daerah tentang pariwisata pengelolaan resort, surfing, sehingga pendapatan daerah lebih jelas.

Yudas pun berjanji akan segera memperbaiki Peraturan Daerah. “Perda kita memang mengacu ke undang-undang Pariwisata yang lama. Akan segera kita ubah, dan nanti akan dibantu Provinsi dan pusat,” katanya.

Yudas membenarkan, bisnis Surfing dan Resort di Mentawai rata-rata enyumbang Rp 600 juta ke pendapatan asli daerah. “Ini yang akan kita perbaiki dalam Perda yang baru nanti,” kata Yudas.

FEBRIANTI

Advertising
Advertising

Berita terkait

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.

Baca Selengkapnya

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.

Baca Selengkapnya

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.

Baca Selengkapnya

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.

Baca Selengkapnya