INFO NASIONAL — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto memyampaikan pandangannya yang tegas tentang peran desa dalam pembangunan nasional. Menurut dia, desa bukan hanya fondasi utama kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi juga pusat pertumbuhan yang harus didukung dan dikembangkan demi mewujudkan kesejahteraan seluruh negeri.

"Hampir semua hajat atau program Kementerian dan Lembaga ada di desa, karena lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 73 persen penduduk Indonesia tinggal di desa," ujar Yandri dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Abdul Muhaimin Iskandar di kantor Kemenko PM, Rabu, 6 November 2024.

Yandri mengatakan, membangun desa sejatinya adalah membangun Indonesia. Karena itu, pengelolaan desa dengan baik dan berkelanjutan merupakan wujud dari pelayanan yang adil terhadap seluruh rakyat Indonesia, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

"Mengurus desa adalah mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pekerjaan berat namun mulia," kata Yandri yang didampingi Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan desa, pemerintah telah menggagas Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang didukung oleh Bank Dunia. Program ini bertujuan memperkokoh pemerintahan desa dan meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan dengan sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko PM.

Yandri menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait agar semua program pembangunan di desa berjalan lancar dan efektif.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar memyatakan, pentingnya sinergi dalam program pembangunan desa. Menurut Muhaimin, pelaksanaan pembangunan desa harus terintegrasi dengan baik di antara kementerian dan lembaga agar hasilnya maksimal dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.

Dalam hal ini, Peraturan Presiden juga telah mengamanatkan Menko PM untuk memiliki satu deputi khusus yang fokus pada desa dan pembangunan daerah tertinggal. "Sinergi ini penting, sebab desa adalah basis utama pemberdayaan. Dengan pembangunan yang terintegrasi, pemberdayaan desa bisa dilakukan dalam satu tarikan napas, menjadikan desa sebagai sumber utama dalam upaya pemberdayaan,” kata Muhaimin.

Salah satu implementasi nyata dari sinergi ini adalah alokasi dana desa sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025, yang diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pemasok utama dalam program makan bergizi gratis yang akan diadakan oleh pemerintah.

Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, serta sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif. Program ini tidak hanya menargetkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi dengan UMKM, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Di sini harus ada sinergi, di mana peran UMKM, di mana koperasi, dan di mana posisi BUMDes," ujar Muhaimin.

Mendes Yandri juga menambahkan bahwa pemerintah desa tidak hanya akan menjadi penonton dalam program makan bergizi gratis ini. Sebanyak 20 persen dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan, menjadikan desa sebagai pemain utama dalam produksi dan distribusi pangan bergizi bagi masyarakat.

"Nanti akan kami buat aturan supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes, sehingga modal yang langsung ditransfer ke desa bisa menjadi modal produktif di BUMDes," kata dia.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja di desa, meningkatkan produktivitas lokal, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, tetapi juga membangun ekosistem yang berkelanjutan dan mandiri di pedesaan.

Bagi Yandri, misi pembangunan desa adalah misi pembangunan Indonesia itu sendiri. "Dengan membangun desa, kita membangun Indonesia yang kuat, sejahtera, dan mandiri," ujarnya. (*)