Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Amirullah

Selasa, 5 November 2024 20:31 WIB

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yasonna Laoly, menyebut pernah mendengar bahwa daftar nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK tak diubah oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun bagaimana pun, kata dia, semua itu adalah kewenangan Prabowo sebagai Presiden RI saat ini.

"Kalau (Capim KPK) itu kan terserah Pak Presiden, beliau punya otoritas untuk itu. Tapi saya dengar informasinya udah kembali dan dikembalikan lagi. Tapi kita tidak tahu, terserah presiden," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024.

Sebagai anggota DPR, Yasonna mengatakan akan menunggu seperti apa kelanjutannya. "Terserah kewenangan (Prabowo). Kami tunggu aja di DPR," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang sudah diserahkan oleh mantan presiden Joko Widodo ke DPR.

“Kita tunggu saja keputusan presiden terkait itu,” kata Supratman usai rapat internal soal isu ketenagakerjaan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Advertising
Advertising

Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai Capim KPK tersebut. Dia hanya mengatakan, Prabowo menyadari bahwa masa pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 20 Desember 2024. “Pasti Pak Presiden mengantisipasi terkait hal tersebut,” kata dia.

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan oleh Jokowi. Surat tersebut juga akan dijawab oleh Prabowo dalam waktu dekat.

"Tergantung Presiden Prabowo. Boleh dua-duanya, beliau mau meng-goal-kan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kami tergantung presiden," tuturnya.

Jokowi sebelumnya telah menyerahkan Surat Presiden ke DPR mengenai Capim dan Calon Anggota Dewas KPK tertanggal 15 Oktober 2024. Penyerahan nama-nama tersebut dilakukan setelah Jokowi menyetujui kandidat hasil Pansel KPK sehari sebelumya.

Adapun 10 nama Capim KPK yang diserahkan Jokowi ke DPR adalah Agus Joko Pramono; Ahmad Alamsyah Saragih; Djoko Poerwanto; Fitroh Rohcahyanto; Ibnu Basuki Widodo; Ida Budhiati; Johanis Tanak; Michael Rolandi Cesnanta Brata; Poengky Indarti; dan Setyo Budiyanto. Sementara itu, 10 nama Calon Anggota Dewas KPK adalah Benny Jozua Mamoto; Chisca Mirawati; Elly Fariani; Gusrizal; Hamdi Hassyarbaini; Heru Kreshna Reza; Iskandar Mz; Mirwaiz; Sumpeno; dan Wisnu Baroto.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Berita terkait

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

5 jam lalu

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

6 jam lalu

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

6 jam lalu

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.

Baca Selengkapnya

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

6 jam lalu

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.

Baca Selengkapnya

Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

7 jam lalu

Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ia mengincar peluang investasi swasta untuk mempercepat proses pembangunan di IKN, dalam waktu 3-4 tahun ke depan

Baca Selengkapnya

Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

7 jam lalu

Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

Prabowo mengimbau para menteri di kabinetnya agar tidak sering mengadakan seminar atau melakukan perjalanan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

7 jam lalu

Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian dan nelayan.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

8 jam lalu

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.

Baca Selengkapnya

Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

8 jam lalu

Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

8 jam lalu

Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru untuk wujudkan swasembada pangan yang diharapkan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya