Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Ambil Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Senin, 21 Oktober 2024 20:24 WIB

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan pengurus DPP Partai NasDem periode 2024-2029 di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 19 September 2024. Selain itu, majelis tinggi partai juga menugaskan kepada Surya Paloh untuk sebagai ketua umum untuk menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem untuk periode 2024-2029. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tidak mengambil jatah kursi menteri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena tidak ingin menjadi pragmatis demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Berulang kali Nasdem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi katakanlah proses pendidikan itu sendiri,” kata Surya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Surya mengakui Partai Nasdem mendapatkan tawaran kursi menteri dari Presiden Prabowo, tetapi partainya tidak mengambil tawaran tersebut.

“Ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyatakan, ‘Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem.’ Tetapi, Nasdem menolak," ucap Surya.

Dia menuturkan saat-saat seperti ini merupakan momentum terbaik yang harus dimanfaatkan Partai Nasdem untuk memberikan pembelajaran kepada publik mengenai moral dan proses pendidikan politik, yakni politik tanpa mahar.

Persepsi publik terhadap institusi politik selama ini tidak lebih dari sekadar mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran. Hal itulah yang ingin dibantah Partai Nasdem.

“Saya pikir ini mungkin yang pertama bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi, sekecil apa pun ini sumbangsih yang saya harapkan bisa membuka mata hati. Paling tidak, ada Nasdem yang memulainya. Mudah-mudahan Nasdem bisa tetap konsisten seperti ini, politik tanpa mahar,” ucapnya.

Prabowo-Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 setelah mengucapkan sumpah jabatan pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad.

Saat Prabowo memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan pada Senin dan Selasa. 14 dan 15 Oktober 2024, tidak ada politikus Partai Nasdem yang datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Nasdem tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran…

Berita terkait

Prabowo Lantik Penasihat Khusus hingga Kepala Badan: Ada Nama Luhut, Dahnil Anzar, dan Raffi Ahmad

1 jam lalu

Prabowo Lantik Penasihat Khusus hingga Kepala Badan: Ada Nama Luhut, Dahnil Anzar, dan Raffi Ahmad

Presiden Prabowo Subianto melantik Utusan Khusus, Penasihat Khusus, Staf Khusus, dan Kepala Badan di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Respons Polri atas Masuknya Dua Personel Korps Bhayangkara dalam Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Polri atas Masuknya Dua Personel Korps Bhayangkara dalam Kabinet Prabowo

Dua personel Polri, Agus Andrianto dan Purwadi Arianto, masuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemoy Prabowo, Dosen Politik Unud: Hukum Harus Berada dalam Kondisi yang Ideal

2 jam lalu

Kabinet Gemoy Prabowo, Dosen Politik Unud: Hukum Harus Berada dalam Kondisi yang Ideal

Dosen Politik Unud menyoroti gemuknya susunan kabinet Prabowo, sebut bukan masalah asal efisien dan tunduk terhadap hukum.

Baca Selengkapnya

Begini Perkiraan Anggaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Begini Perkiraan Anggaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Kabinet Merah Putih nan gemuk resmi dimulai usai pelantikan 48 Menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, dan 56 Wakil Menteri kemarin.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bilang Rutin Komunikasi dengan Aburizal Bakrie Bahas Jatah Menteri Golkar

5 jam lalu

Bahlil Bilang Rutin Komunikasi dengan Aburizal Bakrie Bahas Jatah Menteri Golkar

Bahlil mengaku kerap melakukan komunikasi politik ala Aburizal Bakrie selama proses pembagian jatah menteri kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pemecahan Kemenkumham Paling Lambat Juni 2025

6 jam lalu

Pemecahan Kemenkumham Paling Lambat Juni 2025

Persiapan perombakan Kemenkumham akan dilaksanakan hingga Juni 2025. Saat ini, Kemenkumham telah memiliki Tim Transisi untuk mempersiapkan pemecahan kementerian tersebut.

Baca Selengkapnya

5 Tanggapan Pengamat Soal Kabinet Merah Putih yang Jumbo

6 jam lalu

5 Tanggapan Pengamat Soal Kabinet Merah Putih yang Jumbo

Banyaknya jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih itu berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Golkar Dapat Tambahan Jatah di Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Bahlil Beri Sinyal Golkar Dapat Tambahan Jatah di Pemerintahan Prabowo

Bahlil mengatakan Golkar bakal mendapatkan jatah tambahan pejabat setingkat menteri di pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Agenda Transmigrasi ke Papua Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Agenda Transmigrasi ke Papua Pemerintahan Prabowo

Kementerian Transmigrasi mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan program transmigrasi ke Indonesia Timur, terutama ke Papua.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Beberkan Rencana 100 Hari Pertama Menjabat Menko Perekonomian

14 jam lalu

Airlangga Hartarto Beberkan Rencana 100 Hari Pertama Menjabat Menko Perekonomian

Airlangga Hartarto kembali ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kali ini di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya