Saiful mengingatkan Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden dipilih secara kompetitif. Dia mengatakan dalam sistem seperti itu, pasti ada yang kalah dan ada yang menang.

“Seharusnya partai-partai yang kalah dalam Pemilihan Presiden 2024 lalu semuanya menjadi oposisi. Demikian lah seharusnya kita membangun sistem bahwa demokrasi selain membutuhkan the winners, juga membutuhkan the losers,” ujar Saiful.

Ekonom Achmad Nur Hidayat: Tanpa Oposisi, akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

Adapun Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan bahayanya bila suatu pemerintahan dijalankan tanpa adanya oposisi terhadap sektor ekonomi. Dia berpendapat pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.

“Pemerintah tanpa oposisi sering kali terdorong untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi populis guna mempertahankan dukungan politik,” ujar Achmad ketika dihubungi pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Dia menuturkan kebijakan populis semacam peningkatan subsidi atau bantuan sosial (bansos) hanya dirancang untuk menarik simpati publik, bukan sebagai kebijakan berkelanjutan jangka panjang. Bahkan, kata dia, kebijakan populis cenderung mengganggu kestabilan fiskal negara ke depan.

“Peningkatan belanja negara untuk program-program populis dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar dan meningkatkan utang negara,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini bisa terjadi karena kurangnya mekanisme checks and balances setelah hilangnya oposisi. Padahal, oposisi dianggap memiliki peran krusial untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dijalankan, termasuk kebijakan ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan berpotensi berjalan tanpa pengawasan memadai.

Achmad menyebutkan, ketika tidak ada kekuatan yang mampu menantang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi yang dihasilkan berpotensi tidak didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh. Akibatnya, terjadi inefisiensi dalam alokasi sumber daya negara. Begitu juga dengan berbagai konsekuensi negatif dapat muncul yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

“(Pemerintahan tanpa oposisi) membuka ruang bagi keputusan ekonomi yang keliru, tidak efektif, atau bahkan merugikan,” ucap Achmad.

Ia memandang, oposisi yang sehat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena memiliki fungsi sebagai pengawas dan pengimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik.

NANDITO PUTRA | VEDRO IMANUEL G | ANTARA

Pilihan editor: Kata Ketua DPD Sultan Najamudin Soal Banyaknya Menteri di Kabinet Prabowo

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3