Ragam Pendapat Ihwal Perlunya Oposisi dalam Pemerintahan

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Jumat, 18 Oktober 2024 19:29 WIB

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkap mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan keberadaan oposisi di era pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Hasil sigi SMRC yang dilakukan pada 4-11 Oktober menunjukkan 67,5 persen responden berpendapat pemerintah wajib diawasi oleh oposisi.

Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994, margin kesalahan kurang lebih 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Supaya pengawasan ini sungguh-sungguh, harus ada partai politik yang memiliki wakil di DPR berada di luar pemerintah,” kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dikutip di kanal YouTube SMRC, Kamis, 17 Oktober 2024.

Saiful mengatakan hanya 28,3 persen publik yang setuju dengan ketiadaan oposisi di era pemerintahan Prabowo. Namun, kata dia, realitas politik bertolak belakang dengan hasil sigi tersebut.

Sebab, Saiful mengatakan hampir dipastikan semua partai politik di parlemen akan segerbong dalam koalisi Prabowo-Gibran. Menurut dia, apa yang akan terjadi di era Prabowo akan lebih buruk ketimbang era Jokowi.

“Periode pertama Jokowi masih menyisakan Gerindra, PKS, dan Demokrat di luar koalisi. Dan di periode kedua Jokowi, tinggal PKS sendirian. Sekarang PKS juga bergabung, dan praktis meninggalkan PDIP yang masih belum menentukan sikap,” kata Saiful.

Dalam survei tersebut, SMRC juga menanyakan seberapa setuju publik dengan keberadaan partai dengan kekuatan mendekati 50 persen sebagai oposisi. Hasilnya, 64,5 persen publik setuju keberadaan kekuatan politik yang signifikan di DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Menurut Saiful, elite partai politik mesti menangkap keinginan publik akan keberadaan oposisi. Dia mengatakan konsep oposisi memang tidak dikenal luas dalam tradisi politik di Indonesia.

“Tapi yang tidak bisa dipisahkan dari konsep organisasi modern seperti pemerintahan yakni pihak yang berada di luar maupun di dalam punya fungsi agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif dan bersih,” kata Saiful.

Menurut Saiful, upaya Prabowo merangkul semua pihak dengan narasi persatuan telah menyusupi alam bawah sadar publik. Konsekuensi dari kondisi politik hari ini, ujar dia, akan membawa Indonesia terjerumus dalam kekuasaan otoritarianisme.

“Bahasa atau mantra dalam pidato-pidato Prabowo Subianto belakangan adalah tentang persatuan. Karena itu, kalau ada partai politik yang tidak ikut bersama pemerintah, maka itu adalah ancaman terhadap persatuan menurut Prabowo,” kata Saiful.

Berita terkait

NasDem Klaim Sikapnya Tak Mengambil Kursi Menteri Bukan Bentuk Kekecewaan

1 jam lalu

NasDem Klaim Sikapnya Tak Mengambil Kursi Menteri Bukan Bentuk Kekecewaan

Taufik Basari, menyatakan keliru jika ada yang menilai NasDem tak tempatkan kader di Kabinet Prabowo karena kecewa soal jatah menteri.

Baca Selengkapnya

Hasto Sebut Budi Gunawan Tak Wakili PDIP dalam Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Hasto Sebut Budi Gunawan Tak Wakili PDIP dalam Kabinet Prabowo

Hasto menyebut Budi Gunawan tak memiliki KTA PDIP.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

2 jam lalu

Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ama-sama meraih gelar doktor di SKSG UI.

Baca Selengkapnya

Hasto Sebut Keputusan PDIP Gabung atau Tidak ke Prabowo Tergantung Megawati

4 jam lalu

Hasto Sebut Keputusan PDIP Gabung atau Tidak ke Prabowo Tergantung Megawati

Hasto mengatakan hubungan Megawati dan Prabowo baik secara historis. Sehingga hal tersebut bisa menjadi dasar dalam membangun kerja sama.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

5 jam lalu

LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

LPEM UI menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Kejati Jabar Tahan Ketua NPCI Supriatna Gumilar, Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 5 Miliar

5 jam lalu

Kejati Jabar Tahan Ketua NPCI Supriatna Gumilar, Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 5 Miliar

Supriatna Gumilar, mantan ketua NPCI Jabar jadi tersangka dalam Kasus korupsi dana hibah. Politisi PDIP terlibat.

Baca Selengkapnya

3 Artis Bersaing Ketat di Pilkada Bandung Barat: Gilang Dirga, Jeje Govinda, dan Hengky Kurniawan

7 jam lalu

3 Artis Bersaing Ketat di Pilkada Bandung Barat: Gilang Dirga, Jeje Govinda, dan Hengky Kurniawan

Hasil survey 3 artis yang berlaga di Pilkada Bandung Barat, Gilang Dirga, Ritchie Ismail (Jeje Govinda), dan Hengky Kurniawan, siapa unggul?

Baca Selengkapnya

Sidang S3 di UI, Hasto Sebut Dirinya Bukan Cari Gelar Doktor

8 jam lalu

Sidang S3 di UI, Hasto Sebut Dirinya Bukan Cari Gelar Doktor

Menurut Hasto, mengejar ilmu pengetahuan seharusnya untuk menghormati bahwa Indonesia dibangun dengan tradisi intelektual luar biasa.

Baca Selengkapnya

Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

8 jam lalu

Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

Personel gabungan TNI yang berasal dari tiga matra akan dikerahkan untuk mengamankan proses pelantikan presiden. Ada sniper dan antidrone.

Baca Selengkapnya

Karangan Bunga Penuhi Lokasi Sidang Terbuka Promosi Doktor Hasto Kristiyanto di UI

10 jam lalu

Karangan Bunga Penuhi Lokasi Sidang Terbuka Promosi Doktor Hasto Kristiyanto di UI

Hari ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang terbuka promosi doktor di UI.

Baca Selengkapnya