TEMPO.CO, Jakarta -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mewanti-wanti adanya pengaruh politik karena ditundanya putusan gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, tidak seharusnya putusan pengadilan dipengaruhi situasi politik. "Hal yang mesti dibaca apakah ini memang betul-betul karena sakit? Atau, ada semacam pengaruh politik, sehingga pembacaan putusan urung dilakukan?" ujar Herdiansyah saat dihubungi Tempo pada Kamis sore, 10 Oktober 2024.

PTUN menunda pembacaan putusan gugatan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PDIP menggugat penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Pembacaan putusan gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung secara elektronik melalui E-Court PTUN Jakarta pada Kamis siang, 10 Oktober 2024. Agenda putusan diundur hingga 24 Oktober 2024 dengan alasan ketua majelis hakim Joko Setiono sedang sakit.

Herdiansyah Hamzah mengatakan, alasan hakimnya sakit mesti benar-benar dicari tahu. "Apakah betul-betul karena hakimnya sakit, sehingga putusan itu ditunda?" ujar Herdiansyah. Jika benar putusan ditunda karena ditengarai oleh pengaruh politik, dia sangat menyayangkan kondisi tersebut.

Herdiansyah juga menengarai berbagai kemungkinan lain yang memicu ditundanya pembacaan putusan. Salah satu hal yang menurut dia masuk akal adalah penundaan pembacaan putusan itu agar tidak mengganggu pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. "Semua kemungkinan seperti ini juga mesti dikalkulasikan," ucap Herdiansyah. "Misalnya juga penundaan pembacaan utusan itu sampai ke tanggal setelah pelantikan."

Meski pada 24 Oktober 2024--4 hari setelah pelantikan-- PTUN mengabulkan gugatan PDIP Perjuangan, Herdiansyah menjelaskan, Gibran masih bisa mengajukan upaya hukum hingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, kata dia, proses gugatan ini masih akan bisa berlangsung lama.

Dihubungi secara terpisah, juru bicara PTUN Jakarta Irvan Mawardi menegaskan, penundaan pembacaan putusan sesuai dengan aturan. Dia menjelaskan, dalam persidangan, ketua majelis hakim tidak bisa digantikan oleh siapapun, walau dalam kondisi sakit atau dinas luar kota. "Kalau hakim anggota bisa digantikan, tapi kalau ketua majelis sakit atau berhalangan hadir, maka putusannya ditunda," ujar Irvan.

Adapun tim hukum PDIP Dave Surya sangat menyayangkan minimnya perhatian publik termasuk media dalam proses gugatan PDIP terhadap KPU yang menyoal Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, dalam pemeriksaan ahli dan saksi fakta di awal sidang gugatan, pihaknya telah membuktikan seluruhnya sesuai dengan argumentasi hukum.

Pilihan Editor:

Kesan Pegawai dan Staf Istana Saat Pamitan dengan Jokowi sebelum Pergantian Presiden