TEMPO.CO, Jakarta - Rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang terletak di Ulujami, Jakarta Selatan bakal difungsikan untuk pelatihan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar.

Pengalihfungsian rumah dinas itu lantaran para anggota DPR tak lagi mendapat fasilitas hunian. Sebagai gantinya, 580 legislator Senayan itu bakal mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulannya.

Dia mengatakan, sebanyak 51 rumah jabatan anggota dewan di Ulujami itu aset milik DPR. "(Rumah dinas) itu dipakai untuk pelatihan ASN," katanya ditemui usai meninjau rumah dinas di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Indra berujar, puluhan rumah di Ulujami itu dulu dibeli oleh DPR untuk melengkapi perumahan anggota. Karena itu, kata dia, lokasi rumah jabatan anggota itu menyatu dalam kompleks perumahan masyarakat umum.

"Kami harus hati-hati penggunaannya. Kami sedang menata reformasi birokrasi," ujarnya.

Untuk melancarkan proses reformasi birokrasi itu, katanya, Sekretariat Jenderal DPR memutuskan mengubah fungsi rumah dinas di Ulujami menjadi tempat pelatihan ASN. "Kami akan gunakan sebagian untuk peningkatan sumber daya manusia DPR, untuk peningkatan kemampuan teknis pegawai," ucap Indra.

Selain di kompleks Ulujami, rumah dinas untuk anggota DPR juga berada di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan. Di lokasi itu setidaknya ada 580 lebih rumah jabatan anggota DPR, yang terbagi menjadi dua titik yakni Blok A-E dan Blok F.

Berbeda dengan kompleks rumah dinas di Ulujami, nasib rumah dinas di Kalibata itu bakal dikembalikan ke negara. Hal itu dikarenakan pengelola aset tersebut berada di kewenangan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Indra mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan barang milik negara di lingkungan rumah jabatan anggota tersebut. Penyiapan dokumen ini perlu dilakukan agar rumah dinas itu bisa diserahkan kembali ke negara.

“Kami sedang pendataan aset-asetnya, butuh waktu karena menunggu setelah semua anggota (DPR periode 2019-2024) keluar,” katanya.

Setelah pendataan aset rumah dinas selesai, ucap Indra, pihaknya akan langsung mengembalikan rumah dinas anggota DPR di kompleks Kalibata itu ke Kementerian Keuangan. Dia menargetkan penyerahan kembali rumah dinas anggota DPR itu bisa rampung pada awal 2025.

Pilihan editor: Politik Dinasti di Kalangan Anggota Dewan Muda Dikhawatirkan Jadi Tantangan Demokrasi