TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan keputusan soal pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah kewenangan strategis Megawati.
“Keputusan strategis kewenangan Ibu Ketua Umum,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan setelah membuka Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sumatera Utara di Kota Medan, Ahad, 06 Oktober 2024, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Meski demikian, Hasto memastikan Megawati dan PDIP memiliki semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa bersama pihak Prabowo.
“Kami bangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri. Persoalan pangan, deflasi, penurunan daya beli kelas menengah perlu diperhatikan dan kami harapkan jadi concern kabinet Pak Prabowo,” ujarnya.
Hasto memastikan pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan hal yang baik. Dia menyebutkan kerja sama di antara keduanya sudah terjalin sejak lama, terutama Megawati pernah menjadi calon presiden yang berpasangan dengan Prabowo pada pemilihan presiden atau Pilpres 2009.
“Pertemuan itu hal yang sangat baik, karena tidak ada persoalan Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di kerja sama Pilpres 2009, ada kesesuaian platform partai soal tani, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Sehingga, untuk kepentingan bangsa dan negara, semua harus bekerja sama,” tuturnya.
Di sisi lain, Hasto meyakini demokrasi tetap memerlukan penyeimbang dan PDIP pun memerlukan kritik. Namun, kata dia, PDIP akan mengedepankan kepentingan bangsa.
Mengenai kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan terlaksana, Hasto mengatakan komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. “Partai sedang langkah konsolidasi. Yang jelas ada koneksitas psikologis, koneksitas secara historis,” ujarnya.
Soal Menteri dari PDIP di Kabinet Mendatang Tergantung Prabowo
Adapun perihal kemungkinan kerja sama PDIP dengan pemerintahan Prabowo, termasuk soal kemungkinan menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Hasto menyebut hal itu merupakan kewenangan presiden terpilih.
“Kami hormati putusan, karena menteri prerogatif presiden. Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, kabinet zaken yang menyelesaikan tantangan ke depan,” ucap Hasto.
