TEMPO.CO, Jakarta - Suci Lestari Yuana, dosen dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol UGM, menyampaikan harapan dan saran kritisnya terhadap kinerja anggota DPR periode 2024-2029.

Suci menekankan pentingnya DPR merespons kondisi krisis yang tengah dirasakan oleh masyarakat. Ia menggarisbawahi perlunya kebijakan konkret yang mengutamakan kepentingan rakyat, terutama dalam menanggapi isu-isu krusial seperti korupsi, penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan demokrasi.

Suci berharap bahwa dalam 40 hari pertama masa jabatan, DPR mampu memberikan respons cepat terhadap apa yang disebutnya sebagai "peringatan darurat" yang mencerminkan kondisi krisis nyata yang dialami oleh rakyat.

"Harapan saya untuk DPR 2024-2029 sederhana. Dalam 40 hari pertama, DPR harus segera merespons gerakan 'peringatan darurat' yang mencerminkan kondisi krisis nyata yang dirasakan rakyat," ujarnya kepada Tempo.co, 2 Oktober 2024. Menurut Suci, anggota DPR perlu menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat, terutama dalam situasi krisis, dan segera mengambil tindakan konkret yang dapat memberikan dampak nyata.

Isu korupsi menjadi salah satu perhatian utama Suci. Ia menekankan pentingnya DPR untuk mengambil sikap tegas terhadap praktik korupsi yang merusak sistem pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang adil juga menjadi salah satu poin penting yang diharapkan dapat menjadi prioritas anggota DPR.

"DPR perlu bergerak cepat dengan kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat, bukan hanya mengesahkan undang-undang tanpa dampak," kata dia. Suci menegaskan bahwa tindakan DPR harus lebih dari sekadar formalitas dalam pengesahan undang-undang, melainkan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Selain itu, Suci juga mengkritisi kebebasan berekspresi yang belakangan ini mengalami tekanan. Menurutnya, kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi, dan DPR harus berperan aktif dalam melindungi kebebasan ini. Kebijakan yang diambil DPR harus mendukung ruang publik yang bebas dan terbuka, di mana setiap warga negara dapat mengekspresikan pendapatnya tanpa rasa takut.

Dosen yang aktif dalam berbagai diskusi politik ini juga memberikan pandangan terkait kualitas ideal seorang anggota DPR. Baginya, anggota dewan yang baik adalah mereka yang berani melawan arus kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, meskipun menghadapi risiko dan tekanan yang besar.

"Anggota Dewan yang keren menurut saya adalah yang berani melawan arus, meskipun ada risiko dan tekanan," ujarnya. Keberanian dalam menentang kebijakan yang tidak pro-rakyat, terutama jika hanya menguntungkan kelompok elite, adalah kunci dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang sejati.

Suci juga menekankan pentingnya DPR untuk memihak kepada kaum marjinal dan terpinggirkan, kelompok yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Menurutnya, anggota DPR seharusnya tidak hanya mengikuti kebijakan yang nyaman atau populer di kalangan elite politik, tetapi juga harus memperjuangkan hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat.

"Fokus untuk memihak kepada kaum marjinal dan terpinggirkan, alih-alih hanya mengikuti kebijakan yang nyaman," katanya.

Harapan dan saran kritis yang disampaikan oleh Suci Lestari Yuana mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap kinerja DPR periode 2024-2029. Dengan tindakan nyata, keberanian, dan keterbukaan terhadap dialog, diharapkan anggota DPR dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Sebagai penutup, Suci menekankan pentingnya ruang dialog yang terbuka antara DPR dan masyarakat. Menurutnya, anggota DPR harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak menutup diri dari kritik atau masukan yang disampaikan oleh publik. Dengan membuka ruang dialog yang inklusif, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pilihan Editor: Rieke Diah Pitaloka Terpilih Lagi Jadi Anggota DPR, Tetapkan Lawan Kebijakan Ekspor Pasir Laut