TEMPO.CO, Jakarta - Election Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menggelar forum diskusi bertajuk “Jaring Aspirasi: Mengulik Perspektif Lintas Isu Sambut Pilkada Serentak 2024” pada Sabtu, 28 September 2024

Acara ini diikuti oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY), Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, dan jejaring komunitas masyarakat. Salah satu agenda yang diadakan di tersebut adalah pemaparan temuan dari Election Corner perihal Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di masing-masing daerah di Indonesia.

Koordinator Election Corner, Abdul Gaffar Karim, mengatakan pengumpulan data yang ada di temuan tersebut bertujuan untuk melihat kerawanan menjelang pilkada serentak berbasis IKP yang sering dipakai oleh Bawaslu.

Seperti diketahui, IKP adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan pemilu atau pilkada. Semakin tinggi indeks, maka semakin rawan. Dalam temuan Election Corner, IKP tertinggi di Indonesia dicatatkan oleh DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

“DKI Jakarta cukup tinggi dengan 88.9 kemudian di Sulawesi Utara 87.5 kira-kira. Nah ini dua daerah yang punya tingkat kerawanan tertinggi artinya resiko konflik dan problem pemilu itu cukup tinggi dibandingkan (daerah) yang lain,” ujar Gaffar.

Kemudian, Gaffar memaparkan isu-isu yang sering dibicarakan di dua daerah tersebut. Isu tersebut diambil melalui proses pengumpulan data berbasis media sosial. Dalam kerja tersebut, Election Corner bekerja sama dengan Centre for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM.

“Kalau di Jakarta masalahnya tidak jauh dari polusi, macet, tata kota, banjir, dan kemiskinan. Isu yang paling banyak muncul di Sulawesi Utara adalah pendidikan, penegakan hukum, ekonomi, persoalan sosial, dan kekerasan. Di Sulawesi Utara tidak muncul masalah seperti kemiskinan, macet, tentu sangat berbeda dari Jakarta,” lanjut dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM itu.

Berikutnya, Gaffar memaparkan daerah dengan IKP terendah berdasarkan temuan Election Corner. Daerah dengan kerawanan pemilu terendah diperoleh Bengkulu dan Sulawesi Selatan, masing-masing dengan indeks 3.8 dan 10.2.

“Di Bengkulu isu yang sering diberitakan adalah sengketa lahan dan pendidikan yang masih kekurangan tenaga pendidik. Sementara itu, di Sulawesi Selatan yang paling banyak muncul di pemberitaan dan media sosial adalah sumber daya alam juga kriminalitas,” kata Gaffar.

Setelah itu, Gaffar memaparkan IKP yang ada di DIY termasuk kabupaten yang ada di dalamnya. Menurut Gaffar, DIY memperoleh IKP yang tidak terlalu tinggi, yaitu hanya 43. “Yang menarik adalah Sleman memperoleh indeks paling tinggi yaitu 64, sementara yang lainnya itu di bawah,” katanya.

Beberapa isu utama yang ada di DIY hampir serupa di tiap kabupaten. Menurut Gaffar, Isunya tidak jauh-jauh dari kriminalitas, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Kasus klitih di DIY memang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir bersamaan dengan isu pengelolaan sampah yang bermasalah di daerah Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Selain itu, isu penggusuran juga menjadi isu yang mulai mencuat di DIY.

Menurut Gaffar, permasalahan-permasalahan tersebut haruslah diselesaikan dengan manusiawi. “Kalau semata-mata berpijak pada perspektif legal negara punya hak untuk menggusur dan sebagainya, tetapi kemudian bagaimana pertimbangan kemanusiaan perlu dikelola dengan baik,” kata dia.

Pilihan Editor: Alasan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Bilang Kerawanan di Jatim Rendah Saat Pilkada 2024