TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Meutya Hafid membuka pertemuan dengan mengulas hasil rapat DPR dengan pemerintah yang membahas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya pada 27 Juni 2024.

Meutya awalnya menegaskan bahwa keamanan siber bukan sekadar persoalan teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara.

Meutya juga mengungkit Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menugaskan agar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Tjahjanto ikut berkoordinasi langsung dalam penyelesaian permasalahan keamanan siber.

Sebab, kata dia, isu itu bukan cuma tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Jadi, tidak hanya di Kominfo dan BSSN, tapi ditarik ke atas, di Kemenko Polhukam," kata Meutya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Meutya menjelaskannya bahwa Komisi I ingin mendapat laporan terkini dari pemerintah mengenai tindak lanjut penanganan masalah kebocoran data di PDNS 2 Surabaya.

"Kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDNS ke depan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Hadi mengakui ada celah keamanan dalam PDNS 2 Surabaya. Dia menyebut temuan ini didasarkan pada audit pemerintah terhadap serangan siber yang terjadi pada 20 Juni 2024 lalu.

"Kami melakukan audit secara menyeluruh terhadap PDNS 2 di Surabaya. Hasil audit menunjukkan adanya beberapa celah keamanan harus yang segera ditangani," kata Hadi.

Dia juga mengklaim pemulihan data di PDNS 2 di Surabaya sudah selesai.

"Progres perbaikan sistem dan recovery yang kami laksanakan-proses dekripsi terhadap seluruh data- di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024," ujarnya.

Ia pun mengatakan, sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS masih ingin mempertahankan datanya tersimpan di sana. Oleh sebab itu, dia berencana untuk segera memulihkan PDNS 2.

"Kami sedang melaksanakan rebuild system PDNS 2 Surabaya yang direncanakan selesai pada akhir September 2024," kata Hadi.

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware. Serangan siber ransomware yang menyerang PDNS itu dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik nasional terkunci serta tidak dapat diakses.

Menyusul insiden peretasan ini, Dirjen Aptika Kominfo yang menjabat saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 4 Juli 2024.

Per Jumat, 19 Juli 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi resmi melantik Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika yang baru.

Pilihan Editor: Menko Polhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2