Permintaan TPNPB-OPM ke Pemerintah Indonesia soal Pembebasan Pilot Susi Air, Apa Saja?

Rabu, 18 September 2024 08:25 WIB

TPNPB OPM membantah soal informasi bahwa pihaknya akan membebaskan Philips pada 7 Februari 2024. Hingga kini, TPNPB-OPM masih menunggu sikap Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru yang belum berbicara dengan pihaknya. Dok. TPNPB OPM

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom mengumumkan proposal pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens pada Selasa kemarin, 17 September 2024.

Ada beberapa permintaan yang disampaikan Sebby terkait pembebasan Philip kepada pemerintah Indonesia. Berikut permintaannya:

Pemerintah tak lakukan operasi militer

Sebby mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan operasi militer selama proses pembebasan pilot Susi Air tersebut.

Sebby juga meminta agar pemerintah Indonesia menarik militer non-organik yang ada di wilayah Nduga, Papua.

"Apabila pemerintah Indonesia tidak patuhi, maka kami akan membatalkan proses pembebasan hingga ada niat baik oleh kedua negara," katanya saat dihubungi, Selasa, 17 September 2024.

Jaga keamanan

Advertising
Advertising

Sebby menyebut, proposal pembebasan ini didasarkan atas aksi kemanusiaan kelompoknya tanpa ada permintaan dari pemerintah Indonesia.

Karena itu, kata Sebby, kelompoknya juga meminta kepada aparat keamanan Indonesia untuk ikut menjaga keamanan dalam proses pembebasan Philip.

Bantu perizinan pesawat

Untuk membebaskan Philip, katanya, pihaknya telah meminta kepada pemerintah Indonesia dan Papua Nugini agar membantu perizinan pesawat yang akan membawa sandera tersebut.

"Karena ini adalah sepenuhnya misi kemanusiaan yang harus didukung oleh semua pihak. Kami berjiwa besar dan bersedia bebaskan pilot demi kemanusiaan," ucapnya.

Sebby mengatakan, kelompoknya juga akan mengundang sejumlah pihak ketika menyerahkan pembebasan Philip. Di antaranya ialah perwakilan dari dewan gereja sedunia, perwakilan dari keluarga Philip, tokoh asal Nduga, jurnalis, tokoh aktivis HAM, hingga advokat.

Awalnya, Sebby mengklaim, proposal itu sudah dikirimkan ke pemerintah Indonesia dan Selandia Baru melalui tim fasilitator. Dia mengatakan, pemerintah Selandia Baru sudah menerima dan menyetujui proposal pembebasan warga negaranya yang disandera tersebut.

Sementara, katanya, belum ada jawaban dari pemerintah Indonesia perihal proposal pembebasan itu. Namun, dalam proposal itu belum ada kepastian waktu dan lokasi untuk membebaskan pilot Susi Air.

Respons TNI

Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayor Jenderal Hariyanto menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana OPM yang ingin membebaskan Philip.

"TNI menyambut baik adanya rencana dari pihak OPM untuk membebaskan pilot Philip Mark yang mereka sandera," katanya ketika dihubungi, Selasa, 17 September 2024.

Hariyanto mengungkapkan, militer Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk membebaskan pilot Susi Air. Termasuk, katanya, bekerja sama dengan OPM.

"Pemerintah Republik Indonesia melalui TNI siap untuk menerima pilot Philip Mark dari OPM," ujarnya.

Sebelumnya, OPM sepakat bakal membebaskan Philip yang mereka sandera di Nduga, Papua Pegunungan sejak Februari 2023. Kesepakatan itu terjalin usai pimpinan Markas Pusat TPNPB-OPM berdialog dengan pimpinan OPM kawasan Nduga, Egianus Kogoya.

Pilihan Editor: TPNPB-OPM Beberkan Proposal Pembebasan Pilot Susi Air, Begini Simulasinya

Berita terkait

Anggaran Turun, Maruarar Sirait Optimis Wujudkan Pembangunan 3 Juta Rumah

2 jam lalu

Anggaran Turun, Maruarar Sirait Optimis Wujudkan Pembangunan 3 Juta Rumah

Menteri Maruarar Sirait mengaku optimis bisa mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah meski alokasi anggaran turun.

Baca Selengkapnya

Dadan Hindayana Ungkap Alasan Struktur Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI

4 hari lalu

Dadan Hindayana Ungkap Alasan Struktur Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI

Setidaknya ada lima dari delapan jabatan di struktur pelaksana atau pejabat eselon 1 di Badan Gizi Nasional yang dihuni oleh pensiunan TNI.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Sulaiman Ajak Prajurit TNI Tanam Cabai hingga Ternak Lele di Pekarangan Rumah

5 hari lalu

Mentan Amran Sulaiman Ajak Prajurit TNI Tanam Cabai hingga Ternak Lele di Pekarangan Rumah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak prajurit TNI turut terlibat program pekarangan pangan lestari. Tanam cabai, pelihara ayan, hingga ternak lele

Baca Selengkapnya

TMMD ke-122 Berhasil Bangun Jalan Tembus Antar Desa di Kabupaten Kediri

5 hari lalu

TMMD ke-122 Berhasil Bangun Jalan Tembus Antar Desa di Kabupaten Kediri

TMMD ke-122 merupakan program yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.

Baca Selengkapnya

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

5 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Menhan Sjafrie Gelar Rapat di Mabes TNI, Ini yang Dibahas

6 hari lalu

Menhan Sjafrie Gelar Rapat di Mabes TNI, Ini yang Dibahas

Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya jiwa korsa kepada jajaran pejabat TNI.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

7 hari lalu

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.

Baca Selengkapnya