TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri direncanakan bakal bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membenarkan ihwal rencana pertemuan tersebut.

Said mengatakan, pertemuan antara sekondan pada Pilpres 2009 lalu, merupakan agenda silaturahim antardua tokoh bangsa. Ia menepis jika pertemuan dilakukan untuk membahas kemungkinan partai banteng bergabung ke pemerintahan Prabowo.

"Bukan soal dukung mendukung. Kepentingannya untuk bangsa, makanya ada rencana pertemuan," kata Said melalui pesan singkat, Sabtu, 14 September 2024.

Menurut dia, meskipun terjadi pembahasan politik. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo dilakukan untuk membahas ihwal dinamika, persoalan bangsa dan diskusi untuk menentukan solusi pemecah persoalan.

"Jadi jangan ditarik ke arah bergabung atau tidak. Yang terpenting kan tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa," ujar Ketua Badan Anggaran DPR ini.

Adapun Ketua DPP PDIP lainnya, Puan Maharani mengatakan rencana pertemua Megawati dan Prabowo bakal terlaksana. Namun, putri Megawati tersebut tak berkenan menyebutkan rinci kapan waktu dua tokoh tersebut akan dilakukan.

Ia menyebut, pertemuan akan dilakukan jika sudah waktunya. "Akan ada pertemuan, Insyaallah iya. Silaturahmi kan penting," ujar Puan.

Puan juga tak berkenan menjelaskan agenda rinci dari pertemuan antara dua ketua umum partai ini nantinya. Ia mengatakan, pertemuan hanya sebatas silaturahmi.

"Bahwa akan ada pembicaraan ke situ (agenda politik) kita tunggu saja. Tetapi, pada intinya sekadar silaturahmi," ucap Puan.

Senin lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana Sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden terpilih pada 20, Oktober mendatang.

Muzani menyebut, kemungkinan dalam pertemuan keduanya akan terjadi pembicaraan politik, termasuk membahas kemungkinan PDIP bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. "Ditunggu saja," kata Muzani.

Merujuk laporan Majalah Tempo edisi 2-8 September 2024, disebutkan bahwa Megawati sempat berkomunikasi dengan Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut memberikan PDIP "lampu hijau" untuk mengusung kader secara mandiri di palagan pilkada.

Dua narasumber, yaitu petinggi PDIP dan pemimpin partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM)-koalisi pendukung Prabowo-Gibran, mengatakan Megawati mengirimkan pesan khusus kepada Prabowo pada 21, Agustus lalu.

Isinya, Megawati menyatakan PDIP tak akan mengusung Anies Baswedan di pilkada Jakarta apabila Prabowo menyetujui putusan MK. Saat itu pemerintah dan DPR berniat merevisi UU Pilkada untuk menggagalkan putusan MK.

Malam itu pula Prabowo memanggil orang dekatnya di partai Gerindra, yaitu Sufmi Dasco Ahmad; Ahmad Muzani; dan Sugiono ke rumah dinasnya. Prabowo menyatakan tak mendukung pengesahan revisi UU Pilkada. Esoknya, Dasco mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada batal dilakukan.

Pembatalan pengumuman revisi UU Pilkada ini sekaligus menutup jalan Anies Baswedan maju di pilkada Jakarta. PDIP mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Rano Karno sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang diusung PDIP. Keduanya adalah kader partai banteng.

Pilihan editor: KSAD Maruli Imbau Prajurit TNI Hindari Gaya Hidup Mewah