Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

Reporter

Nandito Putra

Editor

Imam Hamdi

Sabtu, 14 September 2024 10:21 WIB

Anies Baswedan menghadiri forum bersama mahasiswa dalam tajuk Anies Baswedan Kembali ke Jogja yang digelar di Pendopo Wisma Kagama, kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Senin 9 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai rencana Anies Baswedan mendirikan partai politik bakal dihadapkan sejumlah tantangan. Selain membutuhkan biaya yang besar, Anies harus mampu membangun jaringan dan basis massa pendukung yang solid.

"Kalau mau mendirikan partai, ya, itu mungkin saja. Tapi apakah bisa besar dan bisa ikut Pemilu, tantangannya tidak mudah," kata Ujang kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 13 September 2024.

Menurut Ujang, Anies tidak bisa mendirikan partai tanpa dukungan dari pengusaha. Dia pun mencontohkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mendapat sokongan Presiden Jokowi, tapi tetap gagal di Pemilu.

Menurut dia, Anies juga harus mampu membangun jaringan sendiri tanpa menempel dengan tokoh lain. "Toh selama ini Anies jaringannya banyak dibantu tokoh-tokoh lain. Ini butuh proses bagaimana dia bisa punya jaringan yang kuat," katanya.

Meskipun sulit, Ujang berpendapat karir politik Anies di 2029 tidak bisa dilepaskan dari pengaruh partai politik. "Ini adalah keniscayaan bagi seorang tokoh yang ingin maju dalam jabatan politik," ujarnya.

Advertising
Advertising

Senada dengan Ujang, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan tidak ada cara selain mendirikan partai politik bila eks Gubernur Jakarta itu ingin berkiprah di kancah politik.

"Kalau tetap berada di kancah politik maka tidak ada cara lain bangun partai politik, jangan dengarkan orang lain kalau pilihannya untuk berkiprah di dunia politik," ujarnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Sabtu, 14 September 2024.

Refly mengatakan Anies membutuhkan partai politik jika masih memiliki orientasi kekuasaan. Di lain sisi, Refly menilai Anies bisa saja menjadi tokoh bangsa dengan kembali mengajar di kampus dan membenamkan diri di dunia aktivis. "Jadi seorang moralis, jadi pengajar, jadi guru bangsa, yang tidak punya orientasi kekuasaan," ujarnya.

Gagasan Anies mendirikan partai mencuat setelah dirinya gagal mendapatkan dukungan untuk maju di Pilkada 2024. Dalam video yang ia unggah di media sosial, Anies mengatakan banyak aspirasi yang datang kepadanya untuk membentuk partai politik.

Anies tak memungkiri banyaknya usulan untuk dirinya masuk partai atau mendirikan partai baru. Namun, menurut dia, partai yang ada saat ini sudah tersandera oleh kekuasaan.

"Jika untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” kata Anies.

Anies menuturkan ide membentuk partai bertujuan untuk mewadahi berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan kesetaraan dan demokrasi yang lebih sehat. Dia juga mengatakan banyak orang menginginkan partai politik yang mengedepankan gagasan.

“Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret (tersebut),” tutur Anies.

Pilihan editor: KSAL Ingin Buat Kekuatan Kapal Selam Indonesia Disegani

Berita terkait

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

6 menit lalu

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

Supratman kembali menegaskan bahwa Jokowi berharap penyelesaian polemik Kadin dirampungkan oleh lingkup internal organisasi itu.

Baca Selengkapnya

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

12 menit lalu

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

Ketua IM57+ Institute menanggapi klarifikasi anak Jokowi, Kaesang Pangarep ke KPK, soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung: Mengumpulkan Berbagai Sumber Suara dan Memperkenalkan Program

48 menit lalu

Pramono Anung: Mengumpulkan Berbagai Sumber Suara dan Memperkenalkan Program

Pramono Anung terus mengupayakan untuk bisa mendapat banyak dukungan dari berbagai sumber suara

Baca Selengkapnya

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

48 menit lalu

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Yogya-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

1 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

2 jam lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

2 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Kukuhkan Struktur Baru DPP Nasdem, Ahmad Sahroni Jadi Bendahara Umum

2 jam lalu

Surya Paloh Kukuhkan Struktur Baru DPP Nasdem, Ahmad Sahroni Jadi Bendahara Umum

Posisi wakil ketua umum Nasdem diisi Saan Mustofa, sekretaris jenderal diisi Hermawi Fransiskus Taslim.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

3 jam lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya