TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta merespons ihwal gerakan coblos semua pasangan calon (paslon) di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

Anggota KPU Jakarta Dody Wijaya berpendapat bahwa golongan putih (golput) atau gerakan tidak menggunakan hak suara saat pemilihan umum (pemilu) tidak mempengaruhi kemenangan paslon.

“Gerakan golput atau gerakan coblos semua ini tidak punya makna dalam pemilu,” kata Dody saat ditemui awak media di gedung KPU Jakarta, pada Jumat, 13 September 2024.

Dalam perspektif tata kelola pemilu, kata dia, pemenang pemilu didasarkan oleh suara sah. Dengan demikian, orang yang memilih tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS, tidak dihitung suaranya.

Ia mencontohkan, jika terdapat 100 pemilih, tapi yang hadir hanya separuhnya dan yang hak suaranya dianggap tidak sah sebanyak 20, maka yang menentukan kemenangan adalah suara 30 orang yang dianggap sah.

"Dalam skenario Pilkada dapat ditambah 50 persen plus satu dari total suara sah," ujarnya.

“Jadi misalkan ada 100 Warga, 50-nya golput, 50-nya yang hadir ke TPS, dari 50 (suara), 20-nya tidak sah. Misalnya, yang menentukan kemenangan ada 30 suara tersebut,” kata Dody, ia menambahkan, dalam skenario pilkada Jakarta, dapat ditambah 50 persen plus 1 dari total suara sah.

Terkait polemik golput pada Pilkada 2024, Dody yakin bahwa masyarakat Jakarta rasional dalam memilih dan memilah.

“Ada tiga menu yang kita pilih yang sesuai kesukaan kita. Ini kan hak yang diberikan konstitusi, sayang sekali masyarakat Jakarta kalau tidak gunakan hak pilih,” ujar Dody.

Dody juga menyatakan bahwa ada banyak preferensi cara menggunakan hak pilih dan ia berharap warga Jakarta berbondong-bondong datang ke TPS.

“Masa depan Jakarta itu berada di tangan warga Jakarta,” kata Dody.

Bisa dijerat pidana

Anggota KPU DKI lainnya, Astri Megatari mengatakan, orang yang mengajak warga lain untuk tidak memilih atau golput dalam pilkada bisa dijerat pidana.

“Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan,” kata Astri saat ditemui di gedung KPU DKI Jakarta, Jumat, 13 September 2024.

Menurut dia, ajakan tersebut sama dengan ketika memberikan uang untuk orang memilih paslon tertentu.

Astri mengatakan, KPU DKI Jakarta optimistis dengan warga Jakarta dapat menilai salah satu dari ketiga paslon dengan pikiran dan pandangan yang terbuka. Meski demikian, ia menghormati hak warga akan menggunakan hak suaranya atau tidak.

“Jadi memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak,” kata Astri.

Menyikapi gerakan ini, Astri mengatakan KPU melakukan sosialiasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan benar.

“Jadi ini tentunya menjadi salah satu PR juga bagi kami,” ujar Astri.

<!--more-->

Bawaslu bakal lakukan sosialisasi

Sementara Anggota Bawaslu DKI Jakarta Reki Putra Jaya menyatakan, pihaknya bakal melakukan sosialisasi di media sosial dan membentuk forum warga untuk mengawasi gerakan coblos semua paslon di Pilkada Jakarta.

“Iya sosialisasi, sama seperti KPU,” kata Reki di gedung KPU DKI Jakarta, pada Jumat, 13 September 2024.

Reki menyebutkan bahwa Bawaslu dan KPU akan memberikan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang salah satunya adalah narasi golput di media sosial, terkait dengan gerakan coblos semua paslon.

“Butuh bantuan teman-teman sekalian bagaimana kita menggunakan hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Reki.

Selain membentuk forum warga untuk memberikan sosialisasi dan informasi, Reki mengungkapkan Bawaslu juga sudah memberikan fasilitas seperti WhatsApp Center dan masyarakat diperbolehkan untuk mengadukan indikasi dan informasi awal yang sifatnya dugaan pelanggaran datang ke kantor pengawas di kabupaten, kota, ataupun provinsi.

“Yang terpenting adalah bantuan dari partisipasi masyarakat, silakan menyampaikan laporannya kepada kami,” sambung Reki.

Selain upaya dari pihak internal Bawaslu, Reki menyebut bahwa akan ada stakeholder termasuk Sentra Gakkumdu yang diajak berpartisipasi dalam sosialisasi.

“Akan kita ajak bersama-sama, poin terpentingnya adalah sosialisasi ya supaya semua tahu,” ujar Reki.

Soal pengawasan melalui media sosial dan forum warga, Reki menambahkan, saat ini masih mematangkan program itu.

Diketahui, Pilkada Jakarta 2024 akan diikuti tiga bakal paslon, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Pilihan Editor: Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Ingatkan yang Mengajak Bisa Dipidana