TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan calon presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyaring nama-nama calon menteri yang telah disodorkan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pada Selasa, 10 September 2024, Muzani mengatakan Prabowo menginginkan sebuah kabinet zaken di pemerintahannya.

Kabinet zaken yang dimaksud Muzani adalah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik. “Agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti,” ujar Muzani.

Sedangkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader partai. Dia menyebutkan keberadaan orang-orang profesional diperlukan untuk memenuhi janji kampanye yang telah disampaikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ya, kemudian dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya (tim) melihat tempat dan orang yang tepat,” ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024.

Tanggapan PDIP Soal Kabinet Zaken Prabowo

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut baik rencana Prabowo membentuk kabinet zaken. “Terkait apa yang disampaikan Pak Dasco bahwa kabinet 2024-2029 adalah profesional, saya mengapresiasi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah, di Gedung DPR pada Jumat, 13 September 2024.

Said menyebutkan kabinet zaken tidak serta merta berkomposisikan figur profesional yang berlatar belakang nonpartai politik. Alasannya, pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terdapat pula figur profesional yang berasal dari kalangan partai politik (parpol).

Misalnya, Abdullah Azwar Anas yang didapuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang merupakan kader PDIP. Dia menggantikan Menpan RB sebelumnya, Tjahjo Kumolo.

“Jadi, jangan kemudian yang dianggap kalangan profesional itu dari nonpartai,” ujar Said.

PPP Sebut Kabinet Zaken Bisa dari Kalangan Parpol

Adapun Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan kabinet zaken, yang jajaran menterinya direkrut berdasarkan keahliannya, juga bisa datang dari kalangan parpol.

“Jangan sampai dipahami bahwa zaken kabinet itu adalah menteri yang harus dari kalangan profesional atau nonpartai politik karena di parpol itu banyak orang-orang yang profesional,” kata pria yang akrab disapa Awiek ini di Jakarta pada Kamis malam, 12 September.

<!--more-->

Dia menuturkan tidak sedikit kader parpol yang juga mempunyai keahlian profesional pada suatu bidang tertentu sehingga kapabel untuk mengemban kursi menteri.

“Contohnya menteri-menteri yang berlatar belakang (parpol) kayak Menpan RB, itu orang partai, Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) itu orang partai, dan banyak lagi yang ber-background parpol, dan ternyata dalam memimpin kementeriannya juga bagus, dan tidak ada persoalan,” katanya.

“Tentunya parpol tidak akan sembarangan mengusulkan orang sebagai calon menteri, tentu dilihat portofolionya,” ujar dia menambahkan.

Dia juga meminta publik tidak mengaitkan latar belakang parpol sebagai faktor penyebab bila ada menteri yang terjerat kasus, sebab hal tersebut bergantung pada kinerja menteri itu sendiri.

“Kita juga memahami bahwa ada menteri-menteri juga yang terkena kasus hukum, tetapi sekali lagi itu bukan gara-gara menterinya berasal dari partai ataupun tidak berasal dari partai. Semuanya tergantung dari kinerja yang dilakukan selama menjabat sebagai pembantunya presiden,” tuturnya.

Awiek mengaku di PPP banyak nama yang merupakan figur profesional untuk disodorkan mengisi kursi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun dia menyebutkan keputusan berada di tangan presiden yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan komposisi kursi kabinet. “Ya, tentu PPP menunggu atensi dari presiden,” kata dia.

ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARA

Pilihan editor: Titip Isu Kemerdekaan Palestina ke Komisi I DPR, Ini Kata Retno Marsudi