Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Imam Hamdi

Jumat, 13 September 2024 17:10 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mengklaim kerja-kerja pemerintah sudah maksimal.

“Saya kira sangat gembira lah (lima tahun ini). Yang dicapai juga maksimal,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam keterangannya usai sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Jumat, 13 September 2024, dari video yang diterima Tempo.

Ma’ruf tak menyangkal bahwa ada kekurangan selama ia dan Jokowi menjabat. Tetapi ia mengungkit tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi. Litbang Kompas pada Juni 2024, menyebut kepuasan umum atas kinerja Jokowi-Ma’ruf sebesar 75,6 persen. “Secara keseluruhan, Alhamdulillah berjalan dengan baik,” ucapnya.

Dalam keterangan yang sama, Ma’ruf memberikan perhatian pada pentingya program-program yang telah direncanakan harus rampung sebelum masa bakti berakhir 20 Oktober 2024. “Semua bidang, ada ekonomi, ada regulasi-regulasi yang masih perlu diselesaikan. Dan ada hal-hal yang harus dialihkan ke pemerintah yang baru,” katanya.

Advertising
Advertising

Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet terakhir di Istana Garuda IKN. Hampir sekitar 34 pembantu presiden hadir dalam rapat paripurna tersebut. Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan juga berpartisipasi.

Salah satu poin lain yang juga menjadi perhatian Jokowi dalam sidang kabinet adalah mengenai proses transisi. Jokowi ingin kabinet ikut menyokong program presiden terpilih Prabowo Subianto, supaya transisi pemerintahan berjalan efektif.

Jokowi mengatakan, jika diperlukan regulasi dan perumusan kebijakan, utamanya untuk program unggulan presiden terpilih, maka kabinet harus segera mengeksekusinya. “Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang,” katanya dalam rapat yang dihadiri Prabowo.

Eks Gubernur Jakarta ini mengharapkan situasi negara tetap stabil dan kondusif menjelang pergantian pemerintahan. ia tidak ingin ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.

Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak membentuk secara khusus tim transisi dalam proses pergantian pemerintahan. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.

Jokowi mengakomodasi banyak kepentingan Prabowo dalam proses transisi pemerintahan kali ini. Misalnya Jokowi menunjuk sejumlah loyalis Prabowo seperti Thomas Djiwandono, Supratman Andi Agtas, dan Sudaryono untuk terlebih dahulu 'magang' di kabinet pemerintah saat ini.

Kepala negara juga membentuk Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus 2024, yang dipimpin oleh Dadan Hindayana. Lembaga ini diplot untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang dikampanyekan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Pilihan editor: Survei Indikator Politik: Mayoritas Pemilih Anies-Muhaimin Dukung Dedi Mulyadi-Erwan

Berita terkait

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

9 menit lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

46 menit lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

1 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

1 jam lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

2 jam lalu

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

2 jam lalu

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

Setelah beristirahat sejenak di Solo, Jokowi rencananya akan berkeliling Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

2 jam lalu

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

Presiden Jokowi menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan menunjuk Pratikno sebagai pelaksana tugas

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

2 jam lalu

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

Hacker mengklaim berhasil membobol 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani dan Mendag Zulhas.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

2 jam lalu

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

Jokowi disebut sudah berencana sejak lama mengunjungi pesantren Gus Miftah.

Baca Selengkapnya