Pansel KPK akan Serahkan 10 Nama Capim ke Jokowi pada Awal Oktober

Sabtu, 14 September 2024 07:49 WIB

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh, memperkirakan sepuluh nama calon pimpinan atau capim KPK akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang. Namun, dia belum dapat memastikan tanggal pasti penyerahan nama-nama itu.

"Rencananya awal Oktober. Tanggalnya belum pasti," kata Ateh dalam pesan tertulisnya saat dikonfirmasi Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Jum'at, 13 September 2024.

Kesepuluh nama capim KPK yang akan diserahkan ke Jokowi itu merupakan peserta yang lolos tahap tes wawancara dan tes kesehatan jasmani-rohani yang digelar pada 17-18 September mendatang.

Lebih lanjut, Ateh berujar, uji kelayakan dan kepatutan kesepuluh capim akan digelar oleh Komisi III DPR periode 2024-2029. "Sepertinya DPR periode baru," ujarnya.

Adapun pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD periode 2024-2029 akan digelar pada 1 Oktober 2024. Sedangkan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden 2024-2029 akan digelar pada 10 Oktober mendatang.

Advertising
Advertising

Senada dengan itu, eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap memprediksi bahwa kemungkinan fit and proper test di Komisi III akan digelar oleh DPR periode berikutnya. "Presiden setelah dapat (sepuluh nama) dari pansel, akan dikirim ke DPR," tutur Yudi dalam pesan tertulisnya kepada Tempo pada Jumat siang.

Di sisi lain, Yudi juga menyebut kemungkinan bahwa uji kelayakan bisa saja digelar oleh DPR periode ini apabila memang dikehendaki.

Selain sepuluh capim KPK, Yudi menuturkan, daftar sepuluh calon anggota dewan pengawas atau cadewas KPK juga akan diserahkan pansel kepada Jokowi berbarengan dengan daftar capim.

Dari sepuluh nama itu, Yudi, Komisi III DPR akan menggelar konsultasi dengan presiden hingga terpilih 5 nama cadewas. Konsultasi ini, kata dia, sesuai dengan ketentuan UU KPK.

Sebelumnya, Pansel KPK telah mengumumkan 40 nama calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cadewas) lembaga antirasuah pada Rabu, 11 September 2024. Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa tahapan tes selanjutnya untuk kandidat yang lolos yaitu tes wawancara dan kesehatan jasmani-rohani.

Pelaksanaan tes wawancara dan tes kesehatan bagi Capim serta Calon Dewas KPK, kata dia, akan dilaksanakan secara terpisah. "Pelaksanaan tes wawancara dan tes kesehatan jasmani-rohani untuk Capim KPK pada 17-18 September, Calon Dewas KPK pada 19-20 September 2024," kata Ateh di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.

Tes wawancara akan dilakukan oleh Pansel KPK dan panelis atau pewawancara tamu. Ateh menyebut, pihaknya bakal mengundang sejumlah pewawancara tamu untuk menguji 40 kandidat Capim dan Calon Dewas KPK yang lolos.

"Nama-namanya sudah kami coba hubungi, tapi ada beberapa yang tidak bisa waktunya karena ada kegiatan," ujar Ateh.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Rano Karno Dekati Pesantren di Duren Sawit

Berita terkait

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

6 menit lalu

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

Supratman kembali menegaskan bahwa Jokowi berharap penyelesaian polemik Kadin dirampungkan oleh lingkup internal organisasi itu.

Baca Selengkapnya

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

11 menit lalu

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

Ketua IM57+ Institute menanggapi klarifikasi anak Jokowi, Kaesang Pangarep ke KPK, soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya.

Baca Selengkapnya

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

48 menit lalu

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Yogya-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Cecar Mertua Kiky Saputri soal Pernikahan Mewah Anaknya

55 menit lalu

Pansel KPK Cecar Mertua Kiky Saputri soal Pernikahan Mewah Anaknya

"Bapak yang menggelar pesta pernikahan mewah anak di kawasan Dharmawangsa, ya?" tanya anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

1 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Cara Gusrizal Jaga Muruah KPK: Tidak Semua Pelanggaran Etik Diekspos ke Publik

1 jam lalu

Cara Gusrizal Jaga Muruah KPK: Tidak Semua Pelanggaran Etik Diekspos ke Publik

Calon Dewas KPK, Gusrizal, menyampaikan sejumlah hal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

2 jam lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

2 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

3 jam lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya