Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 12 September 2024 16:47 WIB

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa, 10 September 2024. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya menunjuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial pengganti Tri Rismaharini adalah karena skala pekerjaan lembaga tersebut. Jokowi menyebut kategori pekerjaan di Kementerian Sosial sangat besar.

“Besar sekali (skala pekerjaannya) dan menyangkut masyarakat yang ada di bawah, kalau tidak dipegang khusus oleh definitif akan beda,” kata Jokowi memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September, dikutip dari video yang diterima Tempo.

Jokowi mengungkit pengalaman Gus Ipul sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang bisa mempermudah pekerjaan kementerian. “Meskipun tinggal hanya 1,5 bulan tapi itu penting,” ucapnya.

Gus Ipul dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024. Jika dihitung dari hari pelantikan, Gus Ipul hanya akan menjabat posisi menteri selama lebih kurang 39 hari. Masa bakti Kabinet Indonesia Maju akan berakhir saat Presiden Jokowi purnatugas pada 20 Oktober 2024.

Mengisi Pos yang ditinggalkan Risma sejak 6 September 2024, Gus Ipul masih membutuhkan waktu satu hingga dua hari untuk memetakan pekerjaan di Kementerian Sosial. Namun, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kantor Kementerian Sosial, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.

Advertising
Advertising

Muhadjir, yang menjabat Plt. Menteri Sosial, menitipkan pekerjaan rumah merapikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Menurut dia, DTKS penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Basis DTKS itu dipakai untuk rujukan semua kementerian yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan," kata Muhadjir kemarin.

Menerima penugasan dari Jokowi sebagai Mensos, Gus Ipul memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wali Kota Pasuruan, yang ia jabat sejak 2021. Posisi Gus Ipul sebagai Wali Kota Pasuruan otomatis diisi oleh Wakil Wali Kota Adi Wibowo, Politikus Partai Golkar.

Gus Ipul mengatakan bahwa ia akan menjalankan tugas sesuai penugasan, yaitu untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Tidak ada jaminan jabatannya akan berlanjut ke Pemerintahan Prabowo. Adaupun Tri Rismaharini mundur karena ikut Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Pilihan Editor: Alasan Jokowi Beri Arahan TNI-Polri di Istana IKN

Berita terkait

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

11 menit lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

12 menit lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

29 menit lalu

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

35 menit lalu

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

Setelah beristirahat sejenak di Solo, Jokowi rencananya akan berkeliling Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

50 menit lalu

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

Presiden Jokowi menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan menunjuk Pratikno sebagai pelaksana tugas

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

56 menit lalu

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

Hacker mengklaim berhasil membobol 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani dan Mendag Zulhas.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

1 jam lalu

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

Jokowi disebut sudah berencana sejak lama mengunjungi pesantren Gus Miftah.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

1 jam lalu

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

Sec Bowl cabang Kuningan tutup permanen mulai 18 September 2024 setelah restoran itu viral di media sosial akibat stafnya mencuci alat masak di toilet

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Bertemu Jokowi, Singgung Transisi Pemerintahan hingga Pembentukan Badan Baru

1 jam lalu

Gus Miftah Bertemu Jokowi, Singgung Transisi Pemerintahan hingga Pembentukan Badan Baru

Presiden Jokowi berbincang dengan pedakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah selama kurang lebih satu jam

Baca Selengkapnya

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

1 jam lalu

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Kebocoran data terbaru mencakup data NPWP yang ditengarai milik Presiden Jokowi dan keluarganya, serta sejumlah menteri.

Baca Selengkapnya