TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebutkan akan menghabiskan masa jabatannya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jokowi disebut akan berkantor di IKN selama 40 hari ke depan.

Presiden Jokowi akan bekerja di IKN mulai 11 September hingga 19 Oktober 2024 atau hingga sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan berkantor di IKN sebelum berganti pemerintah. Sebab Istana Garuda, katanya, tempat Jokowi akan bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan.

“Bagaimanapun ini legacy-nya beliau,” kata Hasan melalui dalam keterangan melalui pesan singkat pada Senin, 9 September 2024. Namun, dia belum merespons pertanyaan lanjutan Tempo mengenai persiapan Jokowi berkantor di IKN.

Tetap bisa lakukan kunker

Pendiri Cyrus Network ini mengatakan, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah selama berkantor di IKN, Kalimantan Timur.

“Dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara. Namun, mendelegasikan beberapa agenda ke wakil presiden juga dimungkinkan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pada Jumat, 6 September 2024, membocorkan rencana Jokowi berkantor di IKN sampai purnatugas.

Keputusan Jokowi untuk pindah berkantor di IKN sudah berulang kali dilakukan. Akhir Juli lalu, Jokowi memilih berkantor di IKN selama dua hari.

Selanjutnya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, Jokowi juga berkantor di IKN.

Belakangan, rencana Jokowi berkantor di IKN diungkit kembali oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Penjabat Kepala Otorita IKN itu mengungkapkan bahwa Jokowi kemungkinan pindah ke IKN pada September 2024 ini. Basuki menyebut kepala negara akan bekerja dari IKN setelah bandara di sana rampung.

Progres konstruksi runway bandara IKN yang baru terbangun 1.100 meter dari target sementara 2.200 meter.

“Kalau tidak ada hujan, konstruksi runway sepanjang 2.200 meter tersebut diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September. Jadi kami hitung terus,” kata Basuki, Jumat, 23 Agustus 2024.

Rencana Jokowi berkantor di IKN pada berbarengan dengan agenda pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan penundaan pemindahan ASN ke IKN pada September ini.

<!--more-->

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, kepindahan ASN dan rencana berkantor permanen ke Ibu Kota Nusantara perlu melihat kesiapan fasilitas. Mantan Gubernur Jakarta ini kembali menekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang.

“Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap,” kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat, 6 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden. “Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul.”

Kocok ulang jelang purnatugas

Istana Kepresidenan kembali menegaskan soal rencana kocok ulang atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun demikian, Jokowi yang akan purnatugas pada 20 Oktober 2024, memiliki opsi dalam menyikapi menteri yang mundur dengan alasan maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

“Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejabat definitif,” kata Hasan.

Adapun Jokowi membuka peluang untuk melakukan reshuffle kabinet setelah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengajukan surat pengunduran diri. Pramono, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta berpasangan dengan Rano Karno.

“Ya Bisa,” kata Jokowi soal rencana mengocok ulang komposisi kabinet usai meresmikan Flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, 6 September 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menerima surat dari Pramono Anung tertanggal 2 September, untuk mengajukan pengunduran diri dari posisi Sekretaris Kabinet. Dalam surat yang disampaikan Pramono ke Jokowi, permohonan pengunduran diri terhitung mulai 22 September 2024.

Melalui pesan singkat dikonfirmasi Tempo pada Jumat, 6 September 2024, Ari mengatakan, pada prinsipnya, Presiden akan menyetujui permohonan tersebut.

Selain Pramono, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembantu Presiden Jokowi lain yang mundur karena mengikuti pemilihan kepala daerah. Jokowi menandatangani surat pemberhentian Risma sebagai Mensos, untuk menindaklanjuti pengunduran diri yang diajukan bakal calon Gubernur Jawa Timur itu.

Jokowi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas atau plt Menteri Sosial menggantikan Politikus PDIP. Muhadir saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Mensos sampai diangkatnya Mensos definitif,” kata Ari, Jumat, 6 September 2024.

Pilihan Editor: Muncul Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada 2024, Pengamat Ungkap Penyebabnya