Pesan Dedi Mulyadi kepada Tim Pemenangan: Tak Boleh Pakai Buzzer untuk Serang Lawan

Reporter

Antara

Editor

Sapto Yunus

Minggu, 8 September 2024 16:03 WIB

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan berpose setelah mendaftar diri ke kantor KPUD Jawa Barat di Bandung, Selasa, 27 Agustus 2024. Dedi Mulyadi bersama Erwan Setiawan diiringi simpatisan, partai pengusung, dan partai pendukung menjadi pendaftar pertama ke KPU Jawa Barat dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat 2024. TEMPO/Prima mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta tim pemenangan pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan tidak menggunakan buzzer untuk menyerang pasangan lain pada pemilihan gubernur atau Pilgub Jabar 2024.

“Tim pemenangan kita tidak boleh menyerang orang lain, tidak boleh menggunakan buzzer untuk men-downgrade orang lain, enggak boleh. Kalau kita diserang silakan, kita hanya bertahan saja dan tidak akan menyerang,” kata Dedi di Subang, Jawa Barat pada Sabtu, 7 September 2024.

Dedi meminta tim pemenangannya tidak menggunakan buzzer untuk menyerang pasangan lain karena dia mengakui, dengan waktu kampanye singkat, kampanye hitam diprediksi akan bermunculan.

Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini memastikan tim pemenangan pasangan Dedi-Erwan pada Pilgub Jabar 2024 sudah terbentuk dan langsung bekerja dalam waktu dua bulan menjelang pemilihan.

Dia meminta tim pemenangannya bisa lebih berfokus memperkuat mesin pemenangan dan menjaga suara di masing-masing basis politik, ketimbang membuat acara seremonial di tengah masa kampanye singkat.

Nantinya, kata dia, tim pemenangan bekerja secara struktural, menggerakkan mesin partai, dan menyusun saksi-saksi yang akan ditempatkan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

Dedi juga mengingatkan agar tim pemenangannya tidak menyelenggarakan acara-acara yang menyusahkan warga, seperti menggerakkan warga untuk hadir saat kampanye, sementara warga meninggalkan pekerjaannya dan berpanas-panasan.

Saat mendaftar ke KPU Jabar, pasangan Dedi-Erwan diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), selain juga mendapatkan dukungan dari sembilan partai politik nonparlemen.

Dedi Mulyadi Mengampanyekan Sekolah Manajer

Sebelumnya, Dedi mengampanyekan program Sekolah Manajer untuk mencetak 10 ribu tenaga profesional lokal di bidangnya guna mengatasi persoalan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal.

“Khusus di daerah industri selama ini sering kali ribut tentang kurang optimalnya penerimaan tenaga kerja lokal. Ini harus segera teratasi,” kata Dedi dalam acara KDM Menyapa di Lapangan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam, 6 September 2024.

Dedi menilai kurang optimalnya penerimaan tenaga kerja lokal di sebuah daerah industri karena manajemen puncak di perusahaan yang ada bukan berasal dari warga setempat.

“Karawang sebagai daerah berbasis industri, ke depan harus mulai berorientasi kepada sumber daya manusia, karena keributan yang terjadi selalu tentang kurang optimalnya penerimaan tenaga kerja setempat,” ujarnya.

<!--more-->

Berkaitan dengan hal itu, Dedi menyampaikan formula agar tenaga kerja lokal bisa terserap secara optimal di perusahaan yang ada di daerahnya. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui program sekolah manajer yang dibiayai pemerintah.

“Jadi sekolahnya bukan hanya akademis, tapi dia dididik langsung bagaimana cara dia memakai sepatu, cara dia memakai dasi, dan cara beretika saat bergaul dengan pimpinan dan lingkungan," kata dia.

Hal serupa juga dilakukan untuk program sekolah teknik, sehingga para siswa nantinya dididik secara langsung oleh profesional dan bersifat praktik secara langsung. Untuk pembibitannya, kata dia, bisa dilakukan sejak di kelas 1 sekolah menengah kejuruan (SMK) sehingga terarah.

“Nanti ada kualifikasi. SMK juga harus ada Inovasi kurikulum. Misalnya, sekarang SMK ini belajarnya hanya di kelas, nanti menurut saya akademisnya hanya setahun. Kelas dua dan tiga bisa praktik lapangan, sehingga mereka memiliki pengalaman empirik,” katanya.

Dedi menyebutkan program itu sudah pernah digulirkan saat dia menjabat Bupati Purwakarta. Program itu digulirkan atas kerja sama dengan salah satu perusahaan.

“Saya ingat betul ada 300 lulusan yang dididik, dan sekarang sudah kerja, ada yang di Jepang, dan di berbagai BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta," katanya.

Menurut dia, program itu perlu diadopsi dan dirumuskan kembali untuk diterapkan di tingkat Jawa Barat. Bahkan dia terobsesi meluluskan minimal 10 ribu tenaga profesional manajer dan teknik per tahun.

“Itu harus segera dirumuskan dan ke depan saya berobsesi ada 10 ribu lulusan setiap tahun. Kalau satu dari 10 ribu orang lulus kerja dan bisa merekrut 10 orang, maka sudah 100 ribu, kalau satu orang merekrut 100 orang sudah 1 juta. Dengan begitu, industri di Jawa Barat mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal," katanya.

Dia menuturkan, di masa datang, program yang akan digulirkan di Jawa Barat adalah dengan mencetak 10 ribu manajer lokal melalui sekolah manajer yang dibiayai oleh pemerintah.

Pilihan editor: Asisten Khusus Prabowo dan Deretan Jenderal di Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Berita terkait

Saat KPU Jabar Berharap Tak Ada Isu SARA dan Politisasi Agama pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Saat KPU Jabar Berharap Tak Ada Isu SARA dan Politisasi Agama pada Pilkada 2024

KPU berharap tidak ada isu-isu yang mendiskriminasi ciptaan Tuhan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Kalangan Ingatkan KPU soal Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

2 hari lalu

Sejumlah Kalangan Ingatkan KPU soal Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

MK telah mengabulkan permohonan mengenai kampanye calon kepala daerah di kampus. Sejumlah kalangan mengingatkan KPU soal aturannya.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa UI Ingin Undang Calon Kepala Daerah Kampanye Adu Gagasan di Kampusnya

2 hari lalu

Mahasiswa UI Ingin Undang Calon Kepala Daerah Kampanye Adu Gagasan di Kampusnya

Mahasiswa UI menjadi salah satu pemohon dalam gugatan mengenai kampanye di kampus.

Baca Selengkapnya

Terpopuler dalam Survei Pilgub Jabar, Begini Respons Dedi Mulyadi

2 hari lalu

Terpopuler dalam Survei Pilgub Jabar, Begini Respons Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi akan terus menyapa masyarakat Jabar untuk mempertahankan posisi surveinya.

Baca Selengkapnya

Putusan MK soal Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus, KPU Diminta Sosialisasi hingga Bimtek ke Daerah

2 hari lalu

Putusan MK soal Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus, KPU Diminta Sosialisasi hingga Bimtek ke Daerah

MK telah mengabulkan permohonan mengenai kampanye Kepala Daerah di dalam Perguruan Tinggi.

Baca Selengkapnya

Survei Indikator Politik: Mayoritas Pemilih Anies-Muhaimin Dukung Dedi Mulyadi-Erwan

5 hari lalu

Survei Indikator Politik: Mayoritas Pemilih Anies-Muhaimin Dukung Dedi Mulyadi-Erwan

Survei Indikator menunjukkan mayoritas pemilih Anies-Muhaimin mendukung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilgub Jabar

Baca Selengkapnya

Survei Indikator: Dedi Mulyadi Calon Gubernur Terpopuler di Pilkada Jawa Barat

6 hari lalu

Survei Indikator: Dedi Mulyadi Calon Gubernur Terpopuler di Pilkada Jawa Barat

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan Dedi Mulyadi meraih popularitas 93,8 persen dalam peta elektoral Pilkada Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Laporan LHKPN 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah

10 hari lalu

KPK Terima Laporan LHKPN 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah

Tanda terima pelaporan LHKPN dari KPK menjadi salah satu syarat pendaftaran Bacakada ke KPU pada gelaran Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Saat KPU Jabar Gelar Kontes Stand-Up Comedy untuk Tarik Minat Pemilih Pemula di Pilkada

10 hari lalu

Saat KPU Jabar Gelar Kontes Stand-Up Comedy untuk Tarik Minat Pemilih Pemula di Pilkada

KPU Jabar menyatakan media sosial harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengedukasi publik tentang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Bilang 41 Daerah Memiliki Calon Tunggal, Berikut Usulan Jika Kotak Kosong Menang

11 hari lalu

KPU Bilang 41 Daerah Memiliki Calon Tunggal, Berikut Usulan Jika Kotak Kosong Menang

KPU menyebut 41 daerah yang berpotensi melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Lantas, apa yang terjadi, jika kotak kosong menang?

Baca Selengkapnya