Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kuasa Pertambangan Bermasalah
Reporter
Editor
Jumat, 7 Agustus 2009 16:18 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup meminta pemerintah mengkaji ulang ratusan kuasa pertambangan yang bermasalah.
"Pemerintah harus review izin pertambangan yang ada, karena banyak tanpa kajian lingkungan yang benar," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Berry Nahdian Furqon di kantornya Jumat (7/8)
Ia mencatat di Kalimantan Selatan ada 400-an kuasa pertambangan yang diluluskan Bupati tanpa kajian mendalam. "Bahkan enam bupati di Kalimantan Selatan pada 2006 diperiksa kepolisian, tapi yang kena malah kepala dinasnya," ungkap Berry. Bupati merupakan pemberi izin kuasa pertambangan di suatu kabupatem.
Kasus yang sama, Berry melanjutkan, ditemukan di Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Bahkan di Kalimantan Timur ada 1.000 kuasa pertambangan yang lolos tanpa prosedur yang benar. "Praktek-praktek ini memang terjadi," ungkapnya.
Pihaknya telah memasukkan beberapa usulan terkait kuasa pertambangan ini pada Komisi VII yang tengah membahas review UU Lingkungan Hidup (UU No.23/1997)
Skandal Korupsi, Venezuela Tangkap 9 Pejabat Perusahaan Tambang Negara
3 April 2023
Skandal Korupsi, Venezuela Tangkap 9 Pejabat Perusahaan Tambang Negara
Pihak berwenang Venezuela telah menahan sembilan pejabat dari konglomerat logam milik negara Corporacion Venezolana de Guayana (CVG) dalam penyelidikan korupsi.
Tambang Batu Hijau Bangun Smelter AMIN, Penyumbang Investasi Terbesar NTB
1 Februari 2023
Tambang Batu Hijau Bangun Smelter AMIN, Penyumbang Investasi Terbesar NTB
Proyek pembangunan smelter AMMAN yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Industri (AMIN) menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2022.