Presiden Jokowi Berkantor di IKN Mulai Pekan Depan Sampai Pelantikan Prabowo

Jumat, 6 September 2024 17:20 WIB

Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan lembaga negara untuk mengunjungi sejumlah infrastruktur penting di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser, Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo akan pindah berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur pada 10 September hingga 19 Oktober 2024. “Ya, kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian,” kata Budi dalam wawancara di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada Jumat, 6 September 2024, yang dikutip dari video rekaman Budi yang diterima oleh Tempo.

Jika dihitung dari rencana tersebut, Jokowi akan berada di IKN sampai pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Pelantikan Prabowo-Gibran dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.

Heru mengatakan, di sela berkantor di IKN, Presiden Jokowi kemungkinan akan berkunjung ke kota lainnya. Penjabat Gubernur Jakarta ini mengatakan selama bekerja di IKN, Kepala Negara akan mengundang sejumlah pihak untuk melakukan rapat di sana.

Keputusan Jokowi untuk pindah berkantor di IKN sudah berulang kali dilakukan. Akhir Juli lalu, Jokowi memilih berkantor di IKN selama dua hari. Selanjutnya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, Jokowi juga berkantor di IKN.

Belakangan rencana Jokowi berkantor di IKN diungkit kembali oleh Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono. Penjabat Kepala Otorita IKN itu mengungkapkan bahwa Jokowi kemungkinan pindah ke IKN pada September ini. Basuki menyebut kepala negara akan bekerja dari IKN setelah bandara di sana rampung.

Advertising
Advertising

Progres konstruksi runway bandara IKN yang baru terbangun 1.100 meter dari target sementara 2.200 meter. “Kalau tidak ada hujan, konstruksi runway sepanjang 2.200 meter tersebut diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September. Jadi kami hitung terus,” kata Basuki, Jumat, 23 Agustus 2024.

Rencana Jokowi berkantor di IKN ini berbarengan dengan agenda pemindahan ribuan aparatur sipil negara. Namun, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan penundaan pemindahan ASN ke IKN pada September ini.

Presiden Jokowi mengatakan kepindahan ASN dan rencana berkantor permanen ke Ibu Kota Nusantara perlu melihat kesiapan fasilitas. Mantan Gubernur Jakarta ini kembali menekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang.

“Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap,” kata Jokowi seusai meresmikan flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat 6 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden. “Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul.”

Pilihan Editor: Potensi Masalah Pemindahan ASN ke IKN

Berita terkait

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

4 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

7 jam lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

11 jam lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Buruh Bakal Sampaikan 6 Hal Ini

13 jam lalu

Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Buruh Bakal Sampaikan 6 Hal Ini

Partai Buruh resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada 6 hal yang akan disampaikan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Ribuan Simpatisan Partai Buruh Berkumpul di Istora Senayan, Peringati 3 Tahun Berpolitik

13 jam lalu

Ribuan Simpatisan Partai Buruh Berkumpul di Istora Senayan, Peringati 3 Tahun Berpolitik

Partai buruh memperingati tiga tahun momentum buruh berpolitik di Istora Senayan.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

14 jam lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

17 jam lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Bakal Hadiri Upacara Penutupan PON 2024, Prabowo Subianto Belum Pasti

19 jam lalu

Presiden Jokowi Bakal Hadiri Upacara Penutupan PON 2024, Prabowo Subianto Belum Pasti

Presiden Joko Widodo akan hadir dalam upacara penutupan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara atau PON 2024.

Baca Selengkapnya

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

20 jam lalu

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

Seribuan warga Kawasan IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal berdemonstrasi hari ini, Rabu, 18 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat: Mengingkari Janji Pelestarian Laut

22 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat: Mengingkari Janji Pelestarian Laut

Pembukaan ekspor pasir laut yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dianggap sebagai pengingkaran janji Jokowi untuk melestarikan laut.

Baca Selengkapnya