TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah (cakada) yang sadar tentang hak asasi manusia pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan digelar secara serentak pada 27 November mendatang.

“Memilih cakada yang sadar HAM ini penting, guna mendukung pemenuhan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya di Lampung," kata Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah di Bandarlampung pada Kamis, 5 September 2024.

Anis mengatakan ada delapan kriteria cakada sadar HAM, yang mungkin bisa menjadi pilihan masyarakat pada Pilkada 2024, yaitu dengan melihat visi, misi dan program kerja yang selaras dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.

“Kemudian apakah cakada tersebut juga memperkuat program pembangunan daerah yang berperspektif HAM, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kemudian, kata Anis, cakada harus memiliki komitmen memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kepala daerah juga harus memiliki integritas dan tidak pernah dipidana atau diberhentikan secara tidak hormat karena korupsi, kekerasan seksual (TPKS), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), narkoba, illegal logging, dan pelanggaran HAM," katanya.

Selanjutnya, Anis menyebutkan pasangan calon kepala daerah yang ingin dipilih pun wajib memiliki rekam jejak, visi, misi dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta menyelesaikan konflik agraria.

“Memiliki komitmen menyelesaikan politik untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus penambangan liar, sengketa lahan, perizinan pendirian rumah ibadah, pencemaran lingkungan, dan lainnya,” kata dia.

Berikutnya, cakada harus berkomitmen mendorong dan mendukung penguatan organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM, terutama dari kelompok rentan.

“Terakhir, memiliki komitmen untuk mengikuti proses pemilihan yang jujur, adil, mengedepankan visi, misi, dan program, serta menghindari politik transaksional dan penggunaan isu SARA,” tuturnya.

Komnas HAM Memantau Pilkada 2024 di Lampung

Komnas HAM sedang melakukan pemantauan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 di Lampung. Anis mengatakan ada beberapa konsentrasi Komnas HAM dalam memantau pilkada di Lampung.

“Selama di Lampung kami sudah bertemu dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu guna membicarakan terkait fokus Komnas HAM," ujar Anis.

• 1
• 2
• Selanjutnya