Pemerintah dan DPR Minta Azan Magrib Lewat Running Text di TV Tak Jadi Polemik

Rabu, 4 September 2024 17:49 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menghadiri Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI meminta soal azan magrib menjadi running text di televisi saat pelaksanaan misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada Kamis besok, 5 September 2024 tak menjadi polemik.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, imbauan soal azan dalam running text itu permintaan dari Kementerian Agama (Kemenag).

Oleh karena itu, Ketua Projo ini meminta media menanyakan langsung kepada Kemenag mengenai ini.

"Itu permintaan Kemenag, itu terserah aja media," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.

Meski begitu, Budi meminta running text azan magrib di televisi tidak menjadi polemik. “Jangan dipolemikin dong. Itu mengimbau kan,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta masyarakat tak perlu mendebatkan imbauan azan menjadi running text atau teks berjalan di televisi saat penayangan misa akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus, karena hal itu harus dipahami untuk menjaga toleransi beragama.

Menurut dia, imbauan dari Kemenag itu diterbitkan untuk menunjukkan Indonesia yang menghormati misa akbar tersebut. Dia menyebut, gelaran misa akbar itu waktunya memang bersamaan dengan kumandang azan yang biasa ditayangkan di televisi.

"Jadi, azan saya kira tetap harus langsung di masjid-masjid," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 September 2024.

Jika nantinya azan di televisi menjadi teks berjalan, menurutnya, hal itu tidak akan mengurangi pengetahuan masyarakat Muslim tentang waktu beribadah. Pasalnya, dia pun menyadari bahwa kedatangan Paus Fransiskus itu merupakan momen yang sangat penting bagi umat Katolik di Tanah Air.

"Harus saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan ini momen yang sangat langka," kata legislator yang membidangi urusan agama tersebut.

Berita terkait

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

7 jam lalu

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

Baca Selengkapnya

Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

8 jam lalu

Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva menolak hasil munaslub yang menurutnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa sosok Hamdan Zoelva?

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

10 jam lalu

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

DPR menyetujui anggaran untuk program unggulan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Siang Bergizi Gratis yang dijatah Rp 71 triliun.

Baca Selengkapnya

Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

12 jam lalu

Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

Nuroji menyatakan bahwa ia tidak merasa sangat bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia, karena mayoritas pemainnya merupakan hasil naturalisasi.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

12 jam lalu

DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara hari ini. Ada enam poin perubahan yang disepakati dalam revisi.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

13 jam lalu

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

14 jam lalu

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

16 jam lalu

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

20 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya