Tanggapi Ide Prabowo, KPK: Usulan Penambahan Anggaran untuk Gaji Pegawai Saja Ditolak

Selasa, 3 September 2024 19:40 WIB

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango saat ditemui usai upacara HUT ke-79 RI di depan Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 17 Agustus 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pamolango merespons rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menyiapkan anggaran khusus untuk memburu koruptor. Dia berujar, di internal lembaga antirasuah itu masih ada problem perihal anggaran untuk pembayaran gaji pegawai.

"Berhubungan dengan sumber daya pembayaran gaji saja masih jadi problem," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Dia mengaku baru mengetahui rencana Prabowo Subianto itu. Sebab, ujarnya, lembaganya masih berfokus terhadap kinerja di periode sekarang.

"Kami belum bicara ke depan. Yang kami hadapi tadi saja kami kecewa. Anggaran yang kami mohonkan penambahan pembayaran gaji pegawai tidak terpenuhi," ujarnya.

Hal itu dia sampaikan menyusul penolakan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ihwal permohonan penambahan anggaran yang diajukan KPK. Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan bahwa negosiasi politik anggaran ke pemerintah gagal.

Advertising
Advertising

Dia menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak permohonan penambahan anggaran tersebut karena kondisi fiskal Indonesia. "Para ketua sekalian paham kondisi keuangan negara kita, begitu mepetnya fiskal kita," ucapnya dalam rapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Adapun KPK pada awalnya memiliki pagu indikatif sebesar Rp 1,12 triliun. Kemudian KPK meminta dukungan kepada DPR supaya menambah besaran anggaran lembaga tersebut sebesar Rp 117,12 miliar untuk 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia. Presiden terpilih ini mengatakan, bahwa masalah korupsi telah menjadi persoalan serius di Tanah Air.

“Saya akan cek kembali anggaran dan menyisihkan dana khusus untuk pemberantasan serta pengejaran koruptor,” kata Prabowo saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra, pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Dia menilai, komitmen memberantas korupsi ini perlu diupayakan sedini mungkin. Sebab, ujarnya, mayoritas indikator telah menunjukkan Indonesia berada di ambang kebangkitan.

Menurut Prabowo, salah satu kunci suatu negara bisa bangkit ialah mengurangi kasus korupsi. Dia mengatakan, bahwa pemerintahannya nanti tidak akan berkompromi dengan korupsi.

"Kalau bisa, kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan, kurangi, kurangi, dan kurangi," ucapnya.

Prabowo juga berkomitmen bakal memaksimalkan pengejaran terhadap koruptor yang lari meninggalkan Indonesia. Dia berujar akan mengirimkan pasukan khusus untuk mengejar pelaku korupsi itu.

“Walaupun mereka (koruptor) lari ke Antartika, saya akan mengirim pasukan khusus untuk mencarinya di sana,” kata Prabowo.

Pilihan Editor: Prabowo Subianto akan Kejar Koruptor hingga ke Antartika, Pernah Disampaikan pada 2019

Berita terkait

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

1 jam lalu

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum pernah membahas rencana pemisahan Kementerian PUPR bersama Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Ubedilah Badrun Sebut Alasan Kaesang Nebeng Jet Pribadi Benarkan Dugaan Gratifikasi

4 jam lalu

Ubedilah Badrun Sebut Alasan Kaesang Nebeng Jet Pribadi Benarkan Dugaan Gratifikasi

Ubedilah Badrun menyebut pengakuan Kaesang Pangarep yang nebeng pesawat jet pribadi temannya membenarkan dugaan adanya gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

6 jam lalu

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

Selama dua hari di Malang, KPK telah memeriksa 21 pengurus pokmas atau kelompok masyarakat penerima dana hibah APBD Jatim.

Baca Selengkapnya

Pidato Prabowo di Acara Partai Buruh: Jangan Mudah Dihasut dan Dipecah Belah

8 jam lalu

Pidato Prabowo di Acara Partai Buruh: Jangan Mudah Dihasut dan Dipecah Belah

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan agar tidak mau dihasut dan dipecah-belah

Baca Selengkapnya

Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

8 jam lalu

Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

PDIP menilai pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan wahana merawat moralitas publik.

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

9 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Buka Suara Soal Wacana Kabinet Gemuk di Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Buka Suara Soal Wacana Kabinet Gemuk di Pemerintahan Prabowo

Sekjen Gerindra mengatakan Prabowo berharap para menterinya nanti lebih berfokus pada penanganan program.

Baca Selengkapnya

Viral Klarifikasi Kaesang ke KPK Soal Gratifikasi Jet Pribadi: Numpang ke Teman, Bahasa Bekennya Nebeng

9 jam lalu

Viral Klarifikasi Kaesang ke KPK Soal Gratifikasi Jet Pribadi: Numpang ke Teman, Bahasa Bekennya Nebeng

"Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng," kata Kaesang, usai klarifikasi ke KPK soal dugaan gratifikasi gunakan jet pribadi.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

10 jam lalu

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

10 jam lalu

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.

Baca Selengkapnya