LDII Bilang Pikir-pikir untuk Kelola Tambang

Selasa, 3 September 2024 11:47 WIB

Ketua Umum LDII Chriswanto Santoso memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 September 2024. ANTARA/Mentari Dwi Gayati

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengurus Ormas Keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa 3 September 2024. Ketua Umum LDII Chriswanto Santoso membantah bahwa perbincangan dengan Jokowi membahas konsesi tambang untuk ormas.

Namun demikian, Chriswanto mengatakan LDII mengkaji soal pengelolaan tambang. “Tadi tidak dibahas. Karena kami sudah membuat statement untuk mikir tambang ini. Kami tidak grusa-grusu untuk tiba-tiba konsesi tambang itu kita ambil, gitu, enggak. (Tapi) Kami harus siap. Kami selalu coba untuk berpikir dengan sistematik," katanya.

Chriswanto mengatakan ketika ada tawaran LDII akan mempelajarinya dengan betul. "Kita punya kemampuan apa enggak. Analisa risiko seperti apa, baru kami mengambil," ucapnya.

Adapun, kata Chriswanto yang dibahas dengan Jokowi yakni ucapan terima kasih LDII karena Presiden telah hampir menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Kedua, LDII melaporkan hasil rakernas yang dibuka oleh beliau pada bulan November tahun lalu.

LDII juga melaporkan terkait progres pembangunan hutan lindung sosial untuk ketahanan pangan yang sudah diimplementasikan oleh pihaknya di beberapa daerah. Istana Kepresidenan belum menyampaikan keterangan soal pertemuan LDII dengan Jokowi.

Advertising
Advertising

Chriswanto mengklaim Jokowi meminta LDII untuk mendukung pemerintahan selanjutnya. Ia menyebut, pemerintahan ke depan merupakan keberlanjutan. Kepala negara juga menyarankan LDII untuk segera menemui Prabowo dalam waktu dekat.

"Supaya kesinambungannya tadi dan insyaallah ini sudah diatur untuk kami bisa mendapat itu," katanya.

Jokowi membuka peluang ormas mengelola tambang setelah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021. Saat ini sejumlah ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, meski mereka menuai banyak kritik dari publik.

Sikap dua ormas itu berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang menyatakan tak menerima IUP.


Pilihan Editor:
Menag Yaqut hingga Ignasius Jonan Akan Sambut Paus Fransiskus di Bandara Soetta

Berita terkait

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

27 menit lalu

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

10 jam lalu

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

10 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

10 jam lalu

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.

Baca Selengkapnya

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

11 jam lalu

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.

Baca Selengkapnya

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

11 jam lalu

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

11 jam lalu

Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota yang Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau

14 jam lalu

Basuki Hadimuljono Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota yang Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau

Soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi mengatakan kesiapan ekosistem menjadi hal yang mesti diperhitungkan sebelum meneken Keppres

Baca Selengkapnya

Kaesang Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum

16 jam lalu

Kaesang Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum

Presiden Jokowi buka suara ihwal klarisikasi putra bungsunya, Kaesang Pangarep ke KPK.

Baca Selengkapnya

Saat Kaesang Anak Bungsu Jokowi Nebeng Naik Jet Pribadi ke AS Karena Searah

18 jam lalu

Saat Kaesang Anak Bungsu Jokowi Nebeng Naik Jet Pribadi ke AS Karena Searah

Kaesang mengaku ke KPK naik jet pribadi ke AS karena nenbeng sama teman yang juga akan pergi ke Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya