TEMPO.CO, Jakarta - Polemik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus bergulir. Teranyar, muktamar tandingan yang diwacanakan untuk menandingi Muktamar ke-6 PKB siap digelar. Kongres ini disebut untuk mendongkel Muhaimin Iskandar yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB.

Adapun Muktamar ke-6 PKB telah digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Selain menetapkan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi, kolokium ini juga memutuskan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syura PKB.

Akan tetapi, mantan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB Lukman Edy dan sejumlah tokoh tak setuju dengan hasil tersebut. Lukman bahkan menyurati Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali. Ia menilai pelaksanaan muktamar tersebut menyalahi AD/ART partai dan UU Partai Politik.

“Muktamar itu anti-demokrasi karena aspirasi dari ratusan DPC PKB yang beda pendapat dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dibungkam,” katanya.

Untuk itu, pihaknya lalu membentuk Kelompok Fungsionaris DPP PKB untuk menggelar muktamar tandingan. Kelompokkan kontra Cak Imin ini dipimpin oleh Syaikhul Islam selaku ketua DPP, Unais Ali Hisyam sebagai Ketua Dewan Syura, dan Malik Haramain yang bertugas sebagai sekretaris.

Lukman mengklaim mendapat mandat dari ratusan DPC PKB untuk menggelar Muktamar di Jakarta pada 2-3 September ini. Ia juga mendorong tokoh-tokoh NU seperti Yenny Wahid hingga Khofifah untuk maju dalam Muktamar tandingan tersebut.

“Misalnya ada ibu Khofifah, Yenny Wahid, Saifullah Yusuf, Abdul Kadir Karding, Halim Iskandar bisa Jazilul Fawaid, Hanif Dhakiri, Ida Fauziah, banyak sekali anak-anak muda ada Adung, Gus Yaqut, banyak sekali kader-kader NU dan PKB yang mumpuni,” katanya.

Hari ini, Senin, 2 September 2024, Muktamar PKB Tandingan mestinya digelar. Namun, Lukman menyatakan kongres itu ditunda. Penundaan itu dilakukan setelah Fungsionaris DPP PKB bertemu dengan pimpinan PBNU. Kendati ditunda, Lukman mengatakan muktamar tandingan siap digelar.

“Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya,” kata Lukman Edy dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Ahad, 1 September 2024. “Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU.”

Muktamar PKB Tandingan yang akan digelar Fungsionaris DPP PKB itu mendapat dukungan dari Wakil Sekretaris DPW PKB Sumatra Utara, Suryani Paskah Naiborhu. Sepupu dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini menilai PKB tak dapat dilepaskan dari keberadaan NU. Cak Imin memang pernah menyebut PKB dan NU tak terkait secara organisasi.

“Kelahiran PKB ini bertujuan untuk mengkoordinasikan warga NU yang ingin membentuk partai politik, untuk mewadahi aspirasi politik warga NU serta membantu keinginan warga NU untuk membentuk satu parpol yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU,” katanya kepada media, pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Suryani mengatakan, PKB didirikan oleh Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjabat sebagai Ketua Umum PBNU pada 1998 untuk mewujudkan aspirasi masyarakat NU. Pendirian PKB ini juga mendapat dukungan yang kuat dari para kiai NU. Sehingga, kata dia, benar jika ada yang mengatakan bahwa berdirinya PKB tidak lepas dari peranan dari NU berdasarkan fakta sejarah yang ada.

“Kami berharap muktamar PKB Jakarta yang rencananya akan berlangsung di tanggal 2 – 3 september 2024 ini dapat mengajak kembali tokoh-tokoh nasional seperti Gus Yaqut, Saifullah Yusuf, Yenny Wahid, Khofifah Indar Parawansa, bersatu membesarkan PKB,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, juga merespons rencana Muktamar PKB tandingan yang akan digelar Fungsionaris DPP PKB pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Jazilul menegaskan partainya menolak ide muktamar tandingan yang diwacanakan kelompok tersebut. Jazilul menuding kelompok penolak Muktamar PKB sebagai pengkhianat.

“Jangan biarkan pengkhianat dan perusak konstitusi dibiarkan, akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat,” kata Jazilul dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 26 Agustus 2024.

Organisasi sayap PKB, yaitu Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), turut menegaskan bahwa Muktamar PKB pada 24-25 Agustus 2024 yang dihelat di Bali, merupakan Muktamar PKB yang sah secara hukum dan konstitusional. Ketua Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, mengecam keras apabila terdapat pihak yang hendak menggelar Muktamar tandingan menggunakan nama PKB.

“Kami tidak segan-segan akan membubarkan secara paksa apabila ada yang ingin menggelar Muktamar tandingan atau mengganggu PKB,” kata Tommy dalam jumpa pers di kantor DPP PKB, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Saat desus muktamar tandingan itu menguar, Muhaimin langsung bersuara. Pihaknya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas muktamar ilegal yang mengatasnamakan partainya. Menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin itu, muktamar hanya ada satu di Bali pada 24-25 Agustus.

“Kalau ada orang yang mengatasnamakan Muktamar PKB, liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik),” kata dia di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis, 15 Agustus 2024.

Terbaru, Cak Imin membantah adanya Muktamar PKB Tanding. Pihaknya mengatakan bahwa surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai kepengurusan baru PKB telah terbit. Hal tersebut diungkapkannya usai acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu malam, 31 Agustus 2024.

“Ya pastilah, otomatis selesai lah. Itu kan administrasi saja, udah selesai,” terang Cak Imin.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SAVERO ARISTIA WIENANTO | ANDI ADAM FATURAHMAN | DANIEL AHMAD FAJRI | KUKUH S. WIBOWO

Pilihan Editor: Garda Bangsa Ultimatum Bubarkan Paksa Muktamar PKB Tadingan