TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mendesak pemerintah membatalkan rencana Proyek Strategis Nasionl (PSN) Waterfront Land Surabaya. Mereka menilai bahwa proyek tersebut cacat dari segi ekonomi hingga lingkungan.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Wahyu Eka Setyawan mengatakan proyek tersebut mirip dengan reklamasi di PIK Jakarta dengan membuat pulau-pulau buatan. Sementara, Waterfront Land adalah proyek reklamasi yang menyasar Kenjeran hingga Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).

“Permasalahan pertama yang akan terjadi adalah hilangnya mata pencaharian penduduk sekitar,” kata Wahyu kepada Tempo, Minggu, 1 September 2024.

Menurut Wahyu, proyek ini juga akan menjauhkan para nelayan dengan kampungnya. Akibatnya, para nelayan pasti akan pindah secara perlahan karena geraknya semakin terbatas.

Pada sisi lingkungan, proyek ini akan membutuhkan material dari darat atau laut. Hal ini juga memicu munculnya tambang-tambang ilegal seperti di Penanggungan, Kabupaten Pasuruan. “Begitu pun pengerukan di laut juga akan merusak ekosistemnya,” papar Wahyu.

Wahyu menjelaskan bahwa warga sekitar pernah mengajukan pembangunan tanggul untuk penahan ombak serta mitigasi banjir rob. Namun, tidak pernah disetujui pemerintah. “Malah masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proyek Waterfront, justru dipaksa setuju,” ucap Wahyu.

Oleh karena itu, WALHI Jatim bersama masyarakat sekitar tegas menolak Waterfront Land. Sebab, proyek tersebut memunculkan problem ekosistem dan memutus mata pencaharian warga. Serta tidak sesuai dengan prinsip pencegahan perubahan iklim.

“Kalau ada tambang dan mengeruk daratan, berarti akan melepaskan karbon di udara. Ini tidak sesuai dengan prinsip net zero emission,” tandas Wahyu.

Pilihan editor: RUU Perampasan Aset Macet, Eks Pimpinan KPK: Lebih Baik jadi Program 100 Hari Prabowo