Suprapto Sastro Atmojo-Indriaswati Dyah Saptaningrum Jadi Ketua dan Wakil Komite Publisher Rights

Minggu, 1 September 2024 07:08 WIB

Ilustrasi Publisher Rights. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Suprapto Sastro Atmojo dan Indriaswati Dyah Saptaningrum menjadi Ketua dan Wakil Ketua terpilih Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights).

Keduanya dipilih dalam pemilihan ketua dan wakil ketua komite yang berlangsung di Hotel Morrissey, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat 30 Agustus 2024.

"Iyaa benar (ketua dan wakilnya)," kata anggota Komite Publisher Rights, Sasmito Madrim saat dihubungi, Sabtu 31 Agustus 2024.

Berdasarkan rilis yang diterima, dalam pemilihan itu, 10 orang anggota komite hadir secara langsung dan satu orang anggota komite hadir secara daring.

Sebelum pemilihan berlangsung, pimpinan sidang sementara Suprapto mempersilakan masing-masing anggota komite untuk menyampaikan usulan calon.

Advertising
Advertising

Saat penjaringan calon tersebut, muncul empat kandidat, yaitu Sasmito, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Guntur Syahputra Saragih, dan Suprapto. Guntur menyatakan tidak bersedia untuk maju. Sedangkan Indriaswati menyatakan hanya bersedia menjadi wakil ketua.

Karena itu, hanya ada dua kandidat yang bersedia dipilih menjadi ketua, yaitu Sasmito dan Suprapto. Masing-masing anggota diminta menuliskan nama calon ketua dan calon wakil ketua.

Hasil pemilihan ketua menunjukkan, Suprapto yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meraih enam suara.

Sementara itu, Sasmito, mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meraih lima suara. Pada pemilihan wakil ketua, Indriaswati meraih 10 suara dan Suprapto memperoleh satu suara.

Pembentukan Komite Publisher Rights didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, pada Jumat pagi telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Pers Nomor 37/DK-DP/VIII/2024 yang mengesahkan keanggotaan komite.

Acara penyerahan SK dihadiri oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Wakil Menkominfo Nezar Patria.

Anggota komite terdiri dari perwakilan Dewan Pers, kementerian, dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers. Lima anggota dari unsur Dewan Pers adalah Alexander Carolus Suban, Fransiskus Surdiarsis, Herik Kurniawan, Sasmito, dan Suprapto. Dari unsur pakar, anggota komite terdiri dari Ambang Priyonggo MA, Damar Juniarto, Guntur Syahputra Saragih, Indriaswati Dyah Saptaningrum, dan Kristiono Setyadi.

Sementara itu, unsur pemerintah diwakili oleh Mediodecci Lustarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo.

Pilihan Editor: 11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

Berita terkait

11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

24 hari lalu

11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

Dewan Pers mengumumkan kesebelas nama anggota komite publisher rights. Apa tugas Komite Publisher Rights yang dibentuk berdasar mandat presiden.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

24 hari lalu

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

Dewan Pers telah menetapkan sebelas nama anggota Komite Publisher Rights. Mereka merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Pakar, dan Pemerintah.

Baca Selengkapnya

Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia

4 Mei 2024

Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia

Indonesia berencana mempelajari penerapan aturan Publisher Rights dari Australia yang telah lebih dulu melakukannya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

3 Mei 2024

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Koalisi Minta Perpres Pembentukan Komite Publisher Rights Partisipatif

7 Maret 2024

Koalisi Minta Perpres Pembentukan Komite Publisher Rights Partisipatif

Dewan Pers dan kementerian terkait harus memastikan bahwa gugus tugas yang dibentuk melakukan seleksi anggota komite dengan transparan dan akuntabel.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Facebook Hentikan Pembayaran ke Media Australia, Kabar Buruk untuk Perpres Publisher Rights Jokowi?

4 Maret 2024

Facebook Hentikan Pembayaran ke Media Australia, Kabar Buruk untuk Perpres Publisher Rights Jokowi?

Kabar buruk untuk rencana Presiden Jokowi membantu media di Indonesia mendapatkan haknya dari platform digital seperti Facebook dan Google,

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Timnas AMIN Ingatkan Defisit Anggaran dalam Makan Siang Gratis, Panen Maret Hasilkan 3,4 Juta Ton Beras

2 Maret 2024

Terkini Bisnis: Timnas AMIN Ingatkan Defisit Anggaran dalam Makan Siang Gratis, Panen Maret Hasilkan 3,4 Juta Ton Beras

Timnas AMIN ingatkan defisit anggaran jika pemerintah ngotot menjalankan program makan siang gratis. Panen Maret diprediksi capai 3,4 juta ton beras.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Segera Bentuk Komite untuk Jalankan Perpres Publisher Rights

2 Maret 2024

Dewan Pers Segera Bentuk Komite untuk Jalankan Perpres Publisher Rights

Dewan Pers akan segera membentuk komite untuk mengawasi jalannya Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya