Dua Menteri Jokowi dari PDIP Buka Suara soal Mundur dari Jabatannya

Jumat, 30 Agustus 2024 15:40 WIB

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)

TEMPO.CO, Jakarta - Dua menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Pramono Anung dan Tri Rismaharini atau Risma, maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Keduanya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengungkapkan niatnya mundur sebagai menteri.

Diketahui, Pramono merupakan Menteri Sekretaris Kabinet. Sedangkan Risma merupakan Menteri Sosial.

Niat Risma mundur sebagai menteri disampaikannya usai ziarah ke Makam Sunan Bungkul di Surabaya. Ia mengaku ingin berkontestasi pada Pilkada setelah jadi bakal calon gubernur Jawa Timur.

"Mundur, saya akan mundur," ujar Risma, seperti dilansir Antara, Kamis, 29 Agustus 2024.

Risma mengatakan akan secara langsung meminta pada Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri karena fokus di Pilkada Jawa Timur.

Advertising
Advertising

"Besok (Jumat, 30 Agustus 2024) insyaallah kalau bisa minta waktu Pak Presiden untuk bisa mengundurkan diri. Tapi di aturan tidak diatur. Tapi saya akan mengundurkan diri. Dan itu kewenangan beliaunya," ujar Wali Kota Surabaya 2010-2020 itu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan pertemuan Risma dan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Jumat, 30 Agustus 2024, pukul 8.30 WIB.

Risma, kata Ari, melaporkan kepada Jokowi bahwa beliau dicalonkan oleh PDIP sebagai bakal calon Gubernur dan telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jatim.

"Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial," kata Ari melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 30 Agustus 2024.

Ari menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pilkada, tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat menteri, atau kepala lembaga yang hendak maju sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk mundur dari jabatannya.

Meski begitu, katanya, keputusan untuk mundur dari jabatan menjadi hak atau pilihan pribadi yang patut dihormati.

"Pada prinsipnya, Presiden menghormati hak politik dari setiap warga negara, termasuk yg saat ini menjabat sebagai menteri atau kepala lembaga untuk dicalonkan oleh partai politik, sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada pemilukada 2024," kata Ari.

Sementara Risma tidak memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan selama setengah jam dengan Jokowi.

Diketahui, Risma akan maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur Jatim didampingi Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) didukung PDIP, Partai Hanura, dan Partai Ummat.

Pilkada Jatim juga diikuti calon inkumben Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, serta calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim.

Berita terkait

Soal Pertemuan dengan Ridwan Kamil, Ahok: Kalau Silaturahmi Enggak Boleh Ditolak

4 jam lalu

Soal Pertemuan dengan Ridwan Kamil, Ahok: Kalau Silaturahmi Enggak Boleh Ditolak

Ahok mengaku siap jika diajak bertemu dengan Ridwan Kamil. Meski kini mendukung Pramono Anung, Ahok menyebut tak menutup pintu bertemu Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

5 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

5 jam lalu

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

Panitia PON Aceh-Sumut memastikan upacara penutupan digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut pada Jumat malam, 20 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

5 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

5 jam lalu

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Jokowi menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Janji Selesaikan Persoalan Kampung Bayam Secara Adil

5 jam lalu

Pramono Anung Janji Selesaikan Persoalan Kampung Bayam Secara Adil

Pramono Anung berjanji akan membantu mencari solusi yang adil bagi semua pihak, baik bagi warga maupun pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

6 jam lalu

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Presiden Jokowi meresmikan Seksi I jalan tol Solo - Yogyakarta-Bandara YIA Kulon Progo di Gerbang Tol Banyudono.. Menyingkat waktu perjalanan ke Yogya

Baca Selengkapnya

Relawan Anies Baswedan Nyatakan Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024

6 jam lalu

Relawan Anies Baswedan Nyatakan Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024

Relawan Sahabat Jakarta yang mendukung Anies Baswedan di 2017 kini menyatakan dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

6 jam lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Segmen Kartasura-Klaten, hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

7 jam lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya