Muhammadiyah Tunggu Izin Tambang Pemberian Pemerintah

Reporter

Antara

Selasa, 27 Agustus 2024 18:08 WIB

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membeberkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang di Yogyakarta Minggu 28 Juli 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai saat ini masih menunggu lokasi tambang yang akan diberikan pemerintah kepada mereka. Lokasi tambang tersebut merupakan bagian dari keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan pengelolaan izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.

"Sekarang kami belum tahu lokasinya di mana. Dari lokasi dan alokasinya berapa dan di mana, kami belum tahu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Pernyataan Mu'ti tersebut menanggapi penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin lalu. Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau milik PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin," kata Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan dirinya sudah memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti dan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangannya ke depan. Ia mengatakan area tambang yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah tersebut cukup luas, serta memiliki cadangan yang sesuai.

Advertising
Advertising

Saat dikonfirmasi, Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan IUP tersebut. Izin tersebut akan menjadi landasan Muhammadiyah dalam mengelola pertambangan nantinya.

Saat ini, kata Mu'ti, Muhammadiyah tengah bersiap serta terus berdiskusi dengan para ahli agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial dapat diantisipasi sejak awal. "Jadi, Muhammadiyah tentu yang sekarang kami lakukan adalah menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial yang menjadi konsekuensi dari pertambangan itu dapat kami antisipasi dari awal," kata dia. "Dan kita bisa meminimalkan tingkat kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan," kata Mu'ti.

Selain Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama lebih dulu mendapatkan pengelolaan izin pertambangan dari pemerintah. Kamis pekan lalu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya mendapat IUP bekas milik PT Kaltim Prima Coal di Kalimantn Timur seluas 26 ribu hektare.

Pilihan Editor: Cerita Asal-Muasal Regulasi Izin Tambang kepada Ormas

Berita terkait

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Izin Tambang di Maluku Utara

6 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Izin Tambang di Maluku Utara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa dua saksi dugaan korupsi izin tambang yang menyeret bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba

Baca Selengkapnya

Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

7 hari lalu

Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa Muhammadiyah telah membentuk dua perusahaan untuk mengelola tambang.

Baca Selengkapnya

Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

8 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tak mempermasalahkan sejumlah kadernya turut bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Direktur PT Rohijireh Mulia di Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba

8 hari lalu

KPK Periksa Direktur PT Rohijireh Mulia di Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba

Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan pencucian uang yang dilakukan Abdul Gani Kasuba

Baca Selengkapnya

Sebelum Meninggal, Faisal Basri Soroti 3 Hal Ini: Utang Pemerintah, Bagi-bagi Izin Tambang, dan PPN

13 hari lalu

Sebelum Meninggal, Faisal Basri Soroti 3 Hal Ini: Utang Pemerintah, Bagi-bagi Izin Tambang, dan PPN

Ekonom senior Faisal Basri yang meninggal dunia pada Kamis dini hari, 5 September 2024, sempat menyoroti tiga hal ini.

Baca Selengkapnya

Azan Mahgrib di TV Diganti Running Text saat Paus Fransiskus Pimpin Misa, Wamenkominfo: Ormas Islam Setuju

14 hari lalu

Azan Mahgrib di TV Diganti Running Text saat Paus Fransiskus Pimpin Misa, Wamenkominfo: Ormas Islam Setuju

"Tayangan azan Mahgrib diganti running text di televisi yang menyiarkan live Misa Akbar yang dihadiri Paus Fransiskus, sudah disetujui Ormas Islam"

Baca Selengkapnya

Respons MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Soal Azan di TV Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus

14 hari lalu

Respons MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Soal Azan di TV Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus

MUI menyatakan penggantian tayangan azan magrib di TV dengan teks berjalan saat misa akbar Paus Fransiskus tak melanggar syariat Islam.

Baca Selengkapnya

Harapan Muhammadiyah kepada Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Solo

14 hari lalu

Harapan Muhammadiyah kepada Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Solo

Muhammadiyah menyatakan menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.

Baca Selengkapnya

LBHAP PP Muhammadiyah Kecam Teror Berulang Terhadap Jurnalis Bocor Alus Tempo

14 hari lalu

LBHAP PP Muhammadiyah Kecam Teror Berulang Terhadap Jurnalis Bocor Alus Tempo

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah mengecam tindakan teror terhadap salah satu jurnalis Tempo Hussein Abri Dongoran.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Minta Pemerintah Manfaatkan Kunjungan Paus Fransiskus untuk Bahas Perdamaian Dunia

15 hari lalu

Muhammadiyah Minta Pemerintah Manfaatkan Kunjungan Paus Fransiskus untuk Bahas Perdamaian Dunia

Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian perjalanan apostolik pada 3-6 September 2024.perihal perdamaian dunia.

Baca Selengkapnya