TEMPO.CO, Surabaya - Pengamat politik yang juga Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Kacung Marijan menilai, bersedianya KH Ma’ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bakal menurunkan tensi panas hubungan partai politik tersebut dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Penempatan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura, kata Kacung, berpotensi terciptanya dialog yang lebih baik antara PKB dengan PBNU. Sebagai senior NU, Ma’ruf diyakini dapat menjadi jembatan ketika komunikasi PKB dan PBNU menemui jalan buntu.

“Tapi itu semua tergantung masing-masing pihak untuk membuka diri dan berdialog, tanpa menegasikan,” kata Kacung saat dihubungi, Senin, 26 Agustus 2024.

Sebelumnya Ma’ruf menyatakan kesediannya ketika diminta oleh peserta Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, agar menjadi ketua dewan syura. Sungguh pun demikian, Ma’ruf mengajukan syarat kepada PKB.

Menurut Ma'ruf jabatan dewan syura harus diposisikan sesuai dengan peran dan fungsinya yang strategis. Sehingga setiap keputusan partai, kata Ma’ruf, harus diambil melalui musyawarah antara dewan syura dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kembali terpilih aklamasi dalam muktamar tersebut.

"Saya ajukan syarat, tidak banyak, tetapi penting. Dewan Syura harus diposisikan sebagai mestinya. Hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh Dewan Syura bersama Ketua Umum," kata Ma'ruf dalam penutupan muktamar, seperti dilansir Antara, Ahad, 25 Agustus 2024.

Ma'ruf yang juga wakil presiden mengaku menerima penunjukkan itu karena desakan dari para ulama dan tokoh penting di partai tersebut.

Sementara itu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji memperkuat posisi Dewan Syura PKB. Ia menyampaikan itu menanggapi permintaan Ma’ruf Amin.

"Ya, tentu saja Dewan Syura itu menjadi inspirasi, motivasi, pendorong, kekuatan moral, penjaga etika yang sangat sentralistik, terutama mengonsolidasi akidah, agama, dan ajaran," kata Cak Imin.

Soal kewenangan Dewan Syura PKB inilah yang belakangan dipermasalahkan PBNU. Organisasi kemasyarakatan terbesar itu menilai PKB di bawah Cak Imin telah mendegradasi kewenangan dewan syura hanya sebagai pengawas partai.

Hal ini tidak sesuai dengan desain awal konsep pendirian partai politik tersebut oleh NU pada 23 Juli 1998 lalu. Ketika itu PKB menjadikan dewan syura sebagai pengambil keputusan-keputusan strategis partai. Namun karena terdapat perubahan AD/ART, kewenangan itu seolah diturunkan.

PBNU bahkan telah membentuk panitia khusus untuk mengevalusasi kepengurusan PKB. Namun undangan klarifikasi pada Cak Imin ditolak. Ia menyatakan sengaja tak menghadiri undangan itu.

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin Ketua Dewan Syura PKB hingga Bicara Soal Anak Presiden