Bawaslu Sebut Jawa Timur Masuk 5 Provinsi Indikator Kerawanan Tertinggi di Pilkada 2024

Reporter

Hendrik Yaputra

Editor

Imam Hamdi

Senin, 26 Agustus 2024 17:46 WIB

Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Provinsi Jawa Timur berada di peringkat ketiga dari lima provinsi dengan indikator kerawanan tertinggi dalam Pilkada serentak 2024. Jawa Timur mendapatkan 17 dari 27 indikator kerawanan Pilkada.

"Jawa Timur termasuk tinggi dapat 17 indikator," kata Loly dalam peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada Serentak di Jakarta, Senin 26 Agustus 2024.

Untuk peringkat pertama ditempati oleh Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan 19 indikator. Disusul, Kalimantan Timur dengan 18 indikator. "Lalu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah mendapatkan 16 indikator," kata Loly.

Pemetaan kerawanan ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Perhitungan kerawanan dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi sosial dan politik, pencalonan, kampanye, dan pemungutan dan perhitungan suara.

Dari empat dimensi itu, dirincikan menjadi 27 indikator. Pada dimensi sosial dan politik ada lima indikator, beberapa indikator yaitu kebijakan yang berubah-ubah dan pelanggaran kode etik. Dimensi pencalonan ada tujuh indikator di antaranya potensi calon petahana dan calon dari unsur TNI dan Polri.

Advertising
Advertising

Sementara, dimensi kampanye ada enam indikator di antaranya, fitnah, hoaks, adu domba, penyalahgunaan fasilitas negara, dan netralitas ASN. Dimensi terakhir memiliki sembilan indikator, salah satu di antaranya potensi pemilihan suara ulang. Dari empat indikator itu, Jawa Timur mendapatkan indikator tertinggi di tahap kampanye.

Tidak hanya melihat provinsi dengan indikator kerawanan tertinggi, Bawaslu juga membagi provinsi dengan indikator kerawanan sedang dan indikator kerawanan rendah.

Pada indikator kerawanan sedang, ada 28 provinsi di antaranya Aceh, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sedangkan, provinsi dengan indikator kerawanan rendah yaitu Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan tengah.

Menurut Lolly, potensi Kerawanan ini perlu diwaspadai. Ia meminta Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengawasan dengan baik supaya Pilkada berjalan lancar.

Tahapan Pilkada serentak 2024 akan segera dimulai pada Selasa 27 Agustus 2024 yang dimulai dengan tahapan periode pendaftaran bagi para pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon Kepala Daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara pelaksanaan pemungutan suara akan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

Sistem Pilkada serentak 2024 ini adalah yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, sekaligus yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Pilihan editor: Kaesang: Naik Jet Pribadi ke Amerika hingga Rencana Mengantar Ridwan Kamil ke KPU

Berita terkait

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

1 hari lalu

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

Bawaslu juga mengawasi proses rekrutmen KPPS untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

1 hari lalu

Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

Bawaslu Depok mengingatkan KPU untuk melakukan koordinasi soal TPS terdekat bagi tenaga kesehatan dan pasien di rumah sakit

Baca Selengkapnya

Mabruroh Reborn Dukung Airin-Ade Menang di Pilkada Banten

1 hari lalu

Mabruroh Reborn Dukung Airin-Ade Menang di Pilkada Banten

Mabruroh Reborn akan siap berjuang di bawah demi untuk perubahan Banten

Baca Selengkapnya

Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

1 hari lalu

Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

Bawaslu mengatakan pihaknya telah memberikan saran perbaikan secara lisan soal adanya temuan pendaftaran paslon dipersulit

Baca Selengkapnya

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

1 hari lalu

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

Bawaslu menilai saat ini posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Terima 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024, Begini Respons Bawaslu

2 hari lalu

Terima 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024, Begini Respons Bawaslu

Bawaslu menyatakan laporan dugaan ASN tak netral di Pilkada 2024 berpotensi meningkat dibandingkan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

2 hari lalu

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

Penerimaan 6 pasangan calon ini secara otomatis mengurangi daerah dengan calon tunggal. Semula dari 41 kini menjadi 35 daerah.

Baca Selengkapnya

Eks Komisioner KPU Wanti-wanti Kampanye di Kampus Tak Bahas soal Akademik Saja

3 hari lalu

Eks Komisioner KPU Wanti-wanti Kampanye di Kampus Tak Bahas soal Akademik Saja

Ilham berharap kampanye di kampus itu bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat secara luas.

Baca Selengkapnya

Hasil Wushu PON 2024: Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah Kuasai Perolehan Medali

3 hari lalu

Hasil Wushu PON 2024: Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah Kuasai Perolehan Medali

ontingen Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah berbagi tujuh medali emas dalam perolehan akhir medali cabang olahraga wushu PON 2024.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kemampuan SDM Awasi Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

4 hari lalu

Perkuat Kemampuan SDM Awasi Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu telah mengantisipasi maraknya kampanye hitam, hoaks, dan ujaran kebencian selama Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya